Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 16 Sep 2015 - 11:04:09 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS Ingin Politik Berbiaya Mahal Jadi Murah

14sohibul imam.jpg
Muhammad Sohibul Imam (Sumber foto : Indra Kusuma)
Teropong Juga:


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong segala upaya untuk membuat high cost politics (politik mahal) menjadi low cost politics (politik murah) dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Menurut Presiden PKS Muhammad Sohibul Imam, partainya sudah mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu sejak 2009. Usulan itu termasuk diantaranya soal perubahan sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

"Tapi periode lalu kami tidak hanya mengusulkan itu, tapi mengusulkan proporsional tertutup yang perlu diikuti pengkaderan yang baik. Sebab sistem tertutup membuat keputusan itu ada di partai," kata Sohibul saat dihubungi, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Ia menilai kalau cara tersebut bisa membuat transparan dan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. "Karena itu kami ingin menyodorkan paket. Pertama proporsional tertutup tapi juga penguatan sistem kaderisasi di partai secara berbarengan," ujarnya.

Dikatakan, sekarang ini proprosional terbuka terjadi masalahnya antar anggota. "Begitu tertutup tanpa sistem kaderisasi yang baik maka masalah yang muncul ada orang-orang yang pragmatis bergelayutan di ketua umum," ungkapnya.(ss)

tag: #politik murah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...