JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memberikan rapor merah kepada DPR terkait penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran.
Menurutnya,selama ini DPR tidak menggunakan kewenangan anggaran dengan landasan memperjuangan kepentingan rakyat dalam APBN-P 2015.
"Perubahan kebijakan belanja terbesar soal pemotongan subsidi energi Rp 186,3 triliun menjadi Rp 158,4 triliun. Dan, ini saya kira berdampak pada daya saing industri nasional," kata Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi saat dihubungi, Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Selain itu Apung mengungkapkan kalau fungsi pengawasan DPR lemah terhadap pemerintah. Ini lantaran Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN dan hutang 500 triliun untuk BUMN dari China bisa lolos.
"Ambil contoh saja 63 triliun PMN yang diajukan tanpa proposal dari Menteri BUMN ini bisa lolos. Saya kira PMN ini disinyalir sarana bancakan politisi," ungkapnya. (iy)
