JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo malu setahun pemerintahannya hukum masih dijadikan alat politik untuk mengintervensi partai Golkar dan PPP.
Pasalnya terkait kisruh internal dua partai tersebut, Fadli melihat nuansa intervensi pemerintah begitu kuat untuk kepentingan politik dengan cara memecah belah.
"Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, intervensi politik masih besar dalam ranah hukum di Indonesia," kata Fadli saat dihubungi, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Wakil Ketua Umum Gerindra ini pun menilai kalau Jokowi telah melakukan kesalahan fatal dengan mengangkat Jaksa Agung yang berlatarbelakang kader partai. Sudah tentu, ujar Fadli, potensi intervensi politik semakin besar dalam proses penegakan hukum di kejaksaan.
"Aroma politisasi kasus hukum dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sangat besar. Ini kemunduran bagi penegakan hukum di Indonesia. Hukum harus dikelola oleh aparat yang profesional," paparnya. (iy)
