Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 27 Okt 2015 - 07:19:56 WIB
Bagikan Berita ini :

Diklaim Bantu Pemerintah, Fraksi PKB Dukung Pembentukan Pansus Asap

99fraksi-pkb.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : dpp.pkb.or.id)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan mendesak pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi seberat-beratnya bagi oknum perusahaan pelaku pembakaran hutan.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memberi efek jera supaya perusahaan terkait tidak mengulangi perbuatan tercelanya membakar asap.

Demi membantu pemerintah dalam membongkar kasus pembakaran hutan, kata Daniel, pihaknya mendukung usulan digelarnya panitia khusus (Pansus) asap di DPR.

"Jadi dukung dong. DPR dapat merekomendasikan agar perusahaan para pembakar bisa disanksi dengan tegas," ujar Daniel kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin malam (26/10/2015).

Dikatakan Daniel, Pansus asap sangat beralasan untuk digelar DPR. Pasalnya, persoalan tersebut menjadi penyakit tahunan Indonesia yang sampai saat ini tidak mampu dipecahkan jalan keluarnya.

"Pansus ini penting agar bisa dipahami secara utuh penyebabnya. Sehingga, bisa dibuat rekomendasi jalan keluar yang terbaik sehingga tiap tahun tidak selalu berulang," tandasnya.(yn)

tag: #pansus asap  #kabut asap  #fraksi pkb  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...