JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 terlihat begitu alot sekali. Bahkan rapat paripurna DPR RI yang telah dijadwalkan sejak pukul 10.00 wib pada Jumat (30/10/2015), baru selesai pada malam hari.

Pembahasan alot dikarenakan sembilan fraksi DPR RI menyetujui untuk mengesahkan RAPBN 2016 dengan beberapa catatan. Namun, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menolak dengan tegas pengesahan RAPBN karena adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sebesar Rp 39,4 Triliun.

Fraksi Partai Gerindra, saat rapat paripurna tengah berlangsung, anggotanya selalu mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat paripurna, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Fraksi Gerindra meminta dengan tegas agar PMN dicabut dalam RAPBN 2016. Bahkan, tak hanya Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang melakukan penolakan, seluruh Tenaga Ahli fraksi juga melakukan penolakan dengan teriak-teriak di balkon sidang paripurna.

Lalu, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2016 yang merupakan anggaran pertamanya bisa disahkan DPR RI? Pertama, Presiden Jokowi langsung mengutus Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro untuk menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung pertemuan itu dilakukan pada pukul 02.30 wib pada Jumat (30/10/2015) dini hari.

Lobi Menkeu tak mempan. Karena ternyata Fraksi Partai Gerindra masih menolak RAPBN 2016. Akhirnya, pada Jumat siang, Presiden Jokowi mengutus Menkopolhukam Luhut Panjaitan untuk bertemu dengan seluruh pimpinan DPR RI di gedung lembaga legislatif tersebut untuk memastikan agar RAPBN 2016 disahkan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah mengalah untuk mencabut PMN dalam RAPBN 2016. Dengan melunaknya sikap pemerintah, pada akhirnya pukul 21.00 wib, RAPBN 2016 disahkan menjadi APBN 2016.

Dengan disahkannya APBN 2016, mungkinkah kemudian penyerapan dan penggunaannya akan mencapai Rp 2.121,3 triliun? (mnx)