Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Minggu, 12 Agu 2016 - 08:01:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Lembaga-Lembaga Ini Menjadi Obyek Pemeriksaan BPK

77adearmando.jpg
Ade Armando (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)—Sesuai dengan UU, BPK memeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara –baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara– serta penggunaan pengeluaran negara. Jika demikian lembaga apa saja yang menjadi obyek pemeriksaan BPK?

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainmengelola keuangan negara,” papar Ade Armando, Ahli Komunikasi Masa dari Universitas Indonesia.

Ade memaparkan hal itu melalui buku “Mengenal Lebih Dekat BPK, Sebuah Panduan Populer”. Diungkapkan oleh Ade yang dimaksud dengan ”lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” antara lain badan hukum milik negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang (seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badanswasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.

“Namun demikian, sampai saat ini masih ada lembaga pemerintahan yang tidak sepenuhnya bisa diperiksa oleh BPK, yaitu penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Ini terjadi karena UU Perpajakan memang menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak,” papar Ade Armando menjelaskan lebih lanjut.

Seperti dijelaskan sebelumnya, yang sebenarnya diperiksa dan dinilai oleh BPK sebagaimana diatur dalam UU maka BPK bertanggungjawab memeriksa dan menilai kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Temuan yang dihasilkan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.Temuan-temuan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar temuan yang didiamkan saja.
Di masa lalu memang UU tidak mengatur tindak lanjut temuan,” papar Ade sebagaimana termuat dalam buku yang disusunya itu.(ris)

tag: #bpk  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Bengkulu Diguncang Gempa

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 24 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Provinsi Bengkulu diguncang Gempa dengan Magnitudo (M=) 4,9, Minggu (24/1/2021), pukul 20.03 WIB. BMKG menyatakan, gempa tidak berpotensi tsunami.  Dari analisis ...
Berita

Garuda Indonesia Tetap Disiplin dalam Perawatan Meski Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan bahwa pihaknya tetap konsisten dalam melakukan perawatan pesawat. Hal tersebut tetap dilakukan meski dalam masa ...