JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro-kontra. Kebijakan ini ditengarai menghilangkan potensi pendapatan negara sebesar Rp 1 triliun lebih.

"Pemerintah musti mengevaluasi secara berkala kebijakan bebas visa tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa menjadi pintu masuk ancaman bagi keamanan nasional. Lebih dari itu, kebijakan itu berpotensi menghilangkan pendapatan negara lebih dari Rp1 triliun. Itu kebocoran yang terjadi dalam setahun ini. Belum lagi potential loss yang terjadi akibat tingginya risiko karena hilangnya potensi lapangan kerja di dalam negeri," papar Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ia juga menilai kebijakan bebas visa rawan disalahgunakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal untuk bekerja di dalam negeri. Modusnya adalah dengan "pura-pura" menjadi wisatawan asing, laludiam-diam menjalankan aktivitas pekerjaan mereka di Indonesia.

"Ini tentu merugikan bagi anak bangsa yang kesempatan bekerjanya menjadi hilang. Apalagi, menurut data Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia disebutkan bahwa sedikitnya ada tujuh juta orang termasuk angkatan kerja yang menganggur," katanya.

Ancaman lain, kata Ketua DPP Partai Gerindra ini, yang musti diwaspadai adalah masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan.

Terbukti, lanjut Heri, baru-baru ini di Bogor WNA Cina menanam cabai dan bahan pokok lainnya yang berbakteri berbahaya. Belum lagi ancaman masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan untuk memgembangkan dan menanamkan idiologi dan pandangan radikal.

"Itu kalau dihitung-hitung merupakan potential loss yang punya risiko tinggi terhadap keamanan nasional," tandasnya. (plt)