JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penundaaneksekusi mati gembong narkoba Bali Nine diharapkan tidak dijadikan komoditas politik antara pemerintah Indonesia dan Australia."Waktu pelaksanaan hukuman mati itu harus dipertimbangkan sesuai kepentingan nasional. Jangan sampai ini menjadi komoditas politik," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat (07/03/2015).
Menurut Nico, hal ini bisa memunculkan sentimen politik luar negeri yang berimplikasi langsung pada hubungan kerja sama dengan kita. "Mestinya, pemerintah menempatkan dalam kerangka yang lebih luas lagi dengan mencari optimalisasi kepentingan nasional di dunia internasional," ungkapnya.
Di satu sisi, kata Nico, kebijakan hukuman mati menunjukkan sebuah ketegasan Presiden Jokowi dan di satu sisi keputusan ini menjadi sarana pengalihan isu yang sebagaimana diketahui akhir-akhir ini dipertontonkan dengan kasus KPK dan Polri."Jangan sampai isu hukuman mati menjadi pengalihan isu kasus KPK dan Polri," pungkasnya.(b)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #bali nine