JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam melihat perseteruan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terkait APBD merupakan hal yang positif, sehingga publik dapat melihat mekanisme penentuan anggaran.

Roy menandaskan, perselisihan itu terjadi karena selama ini DPRD DKI Jakarta sudah merasa nyaman dengan mekanisme penentuan anggaran. Ketika, gubernur DKI dipimpin Ahok yang mengusung perubahan salah satunya menerapkan e-budgeting, DPRD panik sehingga muncul perseteruan tersebut.

"DPRD terlalu nyaman selama ini sehingga tidak siap menghadapi perubahan saat ini," ujar Roy Salam di kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Selain itu, Roy menduga dana siluman yang dipermasalahkan Ahok lantaran pihak DPRD melampaui kewenangan karena telah mengajukan anggaran APBD juga. Padahal, menurut dia tugas anggota dewan daerah tersebut hanya mengesahkan anggaran yang ditawarkan eksekutif.

"DPRD melampaui kewenangan yang sudah ditentukan UU yaitu dengan mengajukan anggaran karena yang berwenang hanya eksekutif sehingga muncul dana siluman tersebut," ungkapnya.

Di sisi lain, Roy juga berharap Hak Angket yang diajukan DPRD tetap dijalankan agar bisa mengetahui siapa yang sebenarnya bermain dalam APBD 2015 ini.

"Angket itu jangan memeriksa eksekutif saja, tapi juga anggota DPRD harus diperiksa," jelasnya.(yn)