JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah kebanyakan utang, sehingga memberikan pengelolaan 30 pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta.
Menurut Fadli, gejala ini sebetulnya sudah pernah diingatkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 lalu.
Dimana, Prabowo meminta Joko Widodo realistis dalam membangun infrastruktur. Tentu saja, lanjut dia, hal ini guna menghindari beban utang yang semakin banyak.
"Ini yang dari dulu sebenarnya pernah diingatkan oleh Prabowo pada waktu Pilpres. Dulu kan suka ngeledek dari mana uangnya, uangnya ada kata Pak Jokowi. Sekarang ada darimana yang ada ngutang," kata Fadli kepada TeropongSenayan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/10/2017).
"Kalo kaya gitu sih semua orang juga bisa. Anak SD jadi presiden juga bisa. Kalo cuman ngutang-ngutang aja kerjanya," tambahnya.
Oleh karenanya, Politisi Gerindra ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo membuat langkah taktis agar keterlibatan pihak swasta di bidang pengelolaan strategis tidak terlalu banyak.
"Menurut saya sekarang ini pemerintah memang harus memikirkan satu langkah-langkah yang lebih taktis ya. Karena pembangunan infrastruktur sekarang ini memakan biaya yang besar, sementara pendapatan kecil," jelasnya.
"Sekarang ini bagaimana caranya mendapatkan dana yang tidak membebani rakyat juga, sekarang ini saya lihat harga-harga dinaikan. Hampir semua elemen yang bisa dipajaki berganda," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyerahkan pengelolaan 30 pelabuhan dan bandara kepada pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan dan bandara tersebut.
Budi mengungkapkan, sejauh ini sudah ada empat pelabuhan yang diserahkan kepada swasta, BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelabuhan tersebut antara lain Probolinggo, Sintete, Bima dan Waingapu.
"Tercatat dua bulan terakhir sudah ada empat pelabuhan yang sudah diserahterimakan; Probolinggo, Sintete, Waingapu, dan Bima. Ini menjadi tahap awal. (Pengelolanya?) BUMD di Jatim, Pelindo II dan Pelindo III, Pelindo IV, Pelindo I juga, swasta lain juga kami ajak," ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/10/2017). (icl)
