Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 21 Jan 2018 - 20:16:07 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR dan Pemerintah Sepakat Larang Minuman Alkohol Dijual Bebas

50arwani.jpg
Arwani Thomafi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol, Arwani Thomafi mengatakan, seluruh Fraksi yang ada di DPR dan pemerintah secara bulat setuju melarang penjualan minuman beralkohol (minol) dijual di tempat-tempat bebas.

Jadi, tegas Arwani, tidak benar bila ada informasi yang menyebutkan soal komposisi fraksi-fraksi di DPR yang setuju minuman beralkohol dijual secara bebas.

"Saya tegaskan seluruh fraksi dan pemerintah sepakat untuk menertibkan penjualan minuman beralkohol di warung-warung," kata Arwani saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Politisi PPP ini menyatakan, Pansus RUU Minuman Beralkohol sampai saat ini masih terus bekerja untuk menyepakati beberapa poin untuk pengesahan. Poin krusial tersebut salah satunya terkait dengan penamaan judul RUU apakah menggunakan nomenklatur larangan minuman beralkohol atau pengendalian dan pemgawasan minuman beralkohol, serta tanpa ada dua nomenklatur tersebut.

Arwani juga mengatakan, Fraksi seperti PPP, PKS, dan PAN sepakat untuk memakai nomenklatur larangan. Sedangkan, Fraksi PDIP, Gerindra, Hanura dan NasDem sepakat menggunakan nomenklatur pengendalian dan pengawasan.

"Sedangkan fraksi yang mengusulkan judul tanpa embel-embel larangan dan pengendalian dan pengawasan yakni Fraksi Golkar dan Fraksi PKB," terangnya.

Lebih jauh, Arwani mengungkapkan munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan inisiator dari Fraksi PPP yang dilakukan sejak DPR periode 2009-2014. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, usulan tersebut kandas.

"Usulan tersebut kami perjuangkan kembali di DPR periode 2014-2019 melalui Badan Legislatif (Baleg) DPR. Dalam pengusulan tersebut, Fraksi PKS turut serta menjadi inisator. Praktis, sejak itu, secara formal pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol ada dua fraksi yakni PPP dan PKS," tandasnya.

Diketahui, pada tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol dan terbentuklah Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini terus bekerja lantara ada poin krusial yang belum menemukan titik temu di antara fraksi-fraksi di parlemen. (icl)

tag: #minuman-beralkohol  #miras  #ppp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TKN Akan Gelar Nobar Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menggelar acara nonton bareng sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Acara itu akan digelar secara sederhana bersama ...
Berita

Kemenhub Catat Arus Mudik-Balik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan pergerakan secara nasional angkutan arus mudik-balik Lebaran 2024 mencapai 242 juta orang. Kemenhub menilai pelaksanaan ...