Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 20 Mar 2018 - 17:00:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Tinggal Menunggu Keputusan Menkeu, Holding Migas Segera Terwujud

42Holding-PGN-Pertamina.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina.

Aturan tersebut merupakan landasan hukum dialihkannya saham negara di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN kepada PT Pertamina (Persero)/Pertamina.

Jumlah saham Seri B milik Negara di PGN mencapai 56,96 persen dari total jumlah saham PGN yang beredar.

Pengalihan saham tersebut tidak termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang hanya dimiliki oleh Negara RI dengan hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh klasifikasi saham seri B.

Langkah selanjutnya, Kementerian BUMN menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) soal nilai saham pemerintah di PGN yang akan dialihkan kepada Pertamina.

"PP sudah di teken 28 Februari lalu. Kemudian pada 6 Maret kami bersurat ke Kementerian Keuangan. Sekarang hanya tinggal menunggu KMK keluar, Insya Allah pekan ini (keluar), lalu Pertamina bisa gelar RUPS," kata Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Harry mengatakan, sejak Januari 2018, Pertamina dan PGN juga sudah kompak memulai integrasi operasional. Dimulai dari pemetaan pengoperasian pipa-pipa gas.

Kemudian, beriringan dengan itu, Kementerian BUMN terus melakukan pembenahan dan persiapan terhadap Pertamina yang akan bertindak sebagai induk holding nantinya.

"Perombakan nomenklatur Direksi Pertamina itu juga sebagai satu rangkaian dari keseluruhan proses ini. Bu Menteri BUMN menginginkan ada Direktur yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi persaingan yang akan semakin meningkat," ujar Harry.

Holding BUMN Migas akan menyusul holding BUMN pertambangan yang telah terbentuk pada akhir 2017 silam. Serta akan diikuti juga oleh pembentukan empat holding BUMN lainnya.

Menurut Harry, pembentukan holding memiliki banyak keuntungan. Selain terjadi sinergi, juga memperkuat BUMN untuk menghadapi persaingan.

"Begitu holding tambang terbentuk, untuk pertama kalinya dalam Republik ini, confidence level kita naik tinggi sekali. Maksudnya apa? kita berani sampaikan pada Freeport bahwa kita siap beli, dan memang kita siap kok," tegas Harry.

Pembentukan holding sendiri sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada akhir Oktober 2015 lalu dalam pertemuan dengan para Direktur Utama BUMN di Istana Negara.

Dimana Presiden berkeinginan agar BUMN-BUMN bisa menjadi perusahaan yang besar, lincah dan kuat. Untuk mencapai hal itu, Ia pun mendorong BUMN agar diperkuat, baik melalui holdingisasi ataupun joint venture.

Dalam prosesnya, pembentukan holding juga telah diawali dengan penyerahan Roadmap BUMN 2015-2019 ke Komisi VI DPR pada akhir tahun 2015.(yn)

tag: #pgn  #pt-pertamina  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sambut Ramadhan, Puan: Jadikan Puasa Ini Untuk Introspeksi Diri

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan ini untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, serta meningkatkan rasa kepedulian pada ...
Berita

Tempat Wisata Dibuka, Mudik Dilarang, Netty: Membuat Masyarakat Bingung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik keras kebijakan pemerintah yang membuka destinasi wisata namun melarang masyarakat untuk ...