JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selalu membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kecewa.

Terakhir awal Juni 2018, BPK memberi predikat kementerian ini disclaimer atau opini tidak menyatakan pendapat (TMP).

"Saya menyarankan, mumpung ini baru menginjak semester kedua tahun 2018, sebaiknya mulai berbenah sejak awal pada laporan keuangan yang akan diperiksa akhir tahun ini. Sehingga tahun 2019, KKP keluar dari dilema disclaimer laporan keuangan," kata Akmal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Menurut politisi PKS Dapil Sulawesi Selatan II ini, predikat buruk kementerian yang digawangi Susi Pudjiastuti itu tidak hanya terjadi pada tahun 2018. Tahun 2016 dan 2017 lalu pun BPK memberikan predikat disclaimer. Ini membuat KKP secara 3 kali berturut-turut mendapat disclaimer dari BPK.

Andi Akmal sebagai ketua kelompok Komisi IV Fraksi PKS DPR itu menginginkan semua mitranya memiliki integritas tinggi dalam laporan keuangan kementerian.

Ia mencontohkan meski Menteri Susi memberi penjelasan bahwa KKP telah mengembalikan anggaran hampir 10 triliun hampir 3 tahun terakhir, namun bila pakem laporannya berantakan, maka tetap BPK akan memberi rapor merah.

Anggota Badan Anggaran DPR ini mengatakan, bahwa seorang Menteri itu beda dengan aktivis lapang atau seorang artis. Ada pakem-pakem aturan yang perlu sebuah kepatuhan, namun publikasi juga perlu bukan sekedar pencitraan.

Namun begitu, Akmal sangat mengapresiasi kepada Menteri KKP yang telah mendapat penghargaan dari sebuah Lembaga media Nasional sebagai tokoh perubahan bangsa Bersama-sama dengan ustadz Abdul Somad dan Sandiaga Uno.

Ini menunjukkan bahwa di lapangan, ada sesuatu perubahan yang ke arah lebih baik yang telah dirasakan oleh masyarakat.

"Saya berharap, Laporan Keuangan KKP tahun 2019 yang merupakan hasil audit kegiatan tahun 2018 ada peningkatan derajat di BPK," ujarnya.

"Sudah saatnya KKP meninggalkan derajat disclaimer. Dan mitra kami di Komisi IV, Kementan, KKP, dan KLHK diharapkan akhir periode pemerintahan rezim ini dapat memberi kesan yang baik sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasionalpun, situasi kenegaraan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya guncangan keuangan negara," paparnya.(yn)