Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 30 Sep 2018 - 12:04:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Gelontorkan Rp 1 Triliun Buat Meeting IMF-World Bank di Bali, DPR: Aneh!

16budaya-indonesia-warnai-pertemuan-imf-world-bank-di-washington-txR.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali pada 8-14 Oktober 2018 mendatang.

Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran IMF-World Bank Annual Meetings. Dana untuk menyukseskan gelaran itu pun terbilang fantastis.

Tak tanggung-tanggung,pemerintahan Jokowi menyiapkan anggaran hingga Rp 1 triliun untuk acara tersebut.

Pertemuan dengan anggaran sebesar itu dipandang Fadli tidak penting dan tidak ada manfaatnyabagi Indonesia.

"Pembangunan model IMF dan WB adalah kapitalisme, model yang saya kira selalu merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan kapital," kata Fadli di Jakarta, Minggu (30/9/2018).

"Pendekatan yang selalu dilakukan pemerintah kita adalah takluk pada kepentingan IMF dan WB. Ini aneh, seakan-akan kita akan mendapat keuntungan besar dari perhelatan itu," tambahnya.

Fadli menyatakan, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Annual Meeting IMF dan WB di Bali, lebih dari Rp1 triliun.

Pemerintah mengeluarkan dari pos APBN Rp850 miliar, BI dan instansi lain juga ikut menyumbang.

"Ini mubazir dan tidak penting. Jumlah anggarannya besar. Kalau dialihkan ke korban gempa Palu itu jauh lebih bermanfaat. Hasil pertemuan itu pun tidak ada apa-apanya. Lihat saja nanti hasilnya," ujar Fadli.

Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia pernah berutang kepada IMF untuk menerapi krisis moneter waktu itu. Tapi, hasilnya rakyat kian dibuat sengsara dan miskin. Sehingga, Indonesia mestinya tak boleh berutang lagi pada IMF atau WB.

Fadli kemudian mengingat kembali ketika Presiden Joko Widodo berpidato di JHCC Jakarta pada perhelatan Konferensi Asia-Afrika tahun 2015.

Waktu itu, Jokowi mengkritik keras PBB, WB, dan IMF sebagai sumber ketidakadilan dunia.

Tapi, ironisnya pemerintah hari ini malah mengajukan proposal kepada IMF untuk berutang. Padahal, kebijakan IMF sangat neoliberal dan bertentangan dengan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

"Tahun 2015 saya masih ingat di JHCC, pidato Presiden Jokowi waktu Konferensi Asia-Afrika yang isinya mengkritik IMF, WB, dan PBB. Saya terus terang waktu itu tepuk tangan keras. Tapi, saya tidak tahu apakah dia mengerti dengan isi pidatonya itu," sindir Fadli.

"Tapi, kenyataannya cuma sekali itu. Setelah itu, sampai hari ini kebijakan-kebijakannya masih sangat neoliberal dan bahkan membuat IMF dan WB seperti raja," jelasnya.

Sekali lagi, Fadli mengingatkan, kebijakan IMF dan WB pasti menguntungkan kaum pemodal besar. Dua Lembaga keuangan dunia ini juga selalu mempromosikan globalisasi.

Menurutnya, globalisasi di satu sisi bagus, di sisi lain hanya menguntungkan yang kuat. Yang lemah kian terpuruk. Sementara yang menang adalah mereka yang kuat.

Bahkan, di belahan dunia telah menyuarakan agar IMF dibubarkan. Karena kehadirannya di suatu negara, bukan untuk membantu tapi malah menghancurkan.

"Menganggap IMF sebagai organisasi penting adalah ketinggalan zaman. Semua negara yang terlibat dengan IMF pasti jatuh, sengsara, dan miskin," Fadli mengingatkan. (Alf)

tag: #imf  #jokowi  #fadli-zon  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Anggap Lakukan Kebohongan Publik, Pengamat Ini Desak Erick Thohir Mundur

Oleh La Aswan
pada hari Selasa, 22 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pengamat Politik Gde Siriana Yusuf mendesak agar Menteri BUMN Erick Thohir Mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilontarkan Gde karena Erick Thohir dianggapnya telah ...
Berita

Politisi Ini Kritisi Pembangunan Jalan Asal-asalan di Lampung

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Politisi Golkar, Tony Eka Chandra menyatakan sejumlah proyek provinsi Lampung perlu dievaluasi. Salah satunya, yang ia kritisi adalah proyek Rp 5,7 miliar berupa jalan poros ...