Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Rabu, 28 Nov 2018 - 22:04:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Jokowi Dinilai Abai Soal Regulasi Transportasi Daring

4Transportasi-Online.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Hingga kini Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi daring. Padahal regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi transportasi online. Ihwal tersebut diutarakanEkonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika.

Harryadin mengatakan, keberadaan transportasi online, khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Sebab, hingga kini, janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja masih belum direalisasikan.

"Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan. Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan start up-start up inovatif yang sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata Harryadin di Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Ia menjelaskan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai Rp 19,9 triliun per tahun.Harryadin menyebutkan, saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," ungkap dia.

Sementara itu, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy mengatakan, keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online.Berkaca dari peristiwa yang terjadi di Cina, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," kata Noorsy.

tag: #transportasi-online  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...