Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 28 Des 2018 - 15:20:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Fadli Zon: Pengadilan Militer Masih Dibutuhkan

14Fadli-dan-Bamsoet-1068x705.jpg.jpg
Fadli Zon dan Bamsoet (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, saat ini belum perlu dilakukan revisi UU No. 13 Tahun 1997tentang Peradilan Militer. Menurutnya, UU Peradilan Militer tersebut masih relevan untum menjadi patokan.

"UU ini kalau mau di peradilan umum harus ada revisi terhadap UU itu atau kebijakan jelas. Menurut saya kita harus tetap berpatokan kepada UU untuk sementara ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Dikatakan Fadli, kalau mau ada revisi bisa saja bila terjadi tindakan pidana umum. Tapi harus melalui sebuah kesepakatan politik dalam revisi UU.

Fadli pun mengatakan, belum ada wacana dari tim Prabowo-Sandi untuk melakukan revisi UU tersebut jika memenangkan Pilpres 2019 nanti.

"Kami nanti akan bicarakan ya, yang jelas peradilan militer juga sesuatu yang ada eksistensinya di negara-negara lain tapi sejauh mana kalau misalnya itu terkait dengan pidana umum yang tidak terkait dengan militer. Ini bisa saja kita bicarakan. Kita buka opsi ini dan tentu kita menampung aspirasi dari semua pihak," tandasnya. (Alf)

tag: #fadli-zon  #peradilan-militer  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...