JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengatakan bahwa DPR harus bisa menjamin kepada publik kalau dengan adanya gedung baru, kinerja anggota DPR akan meningkat. Selain itu, gedung baru juga tidak dijadikan lahan korupsi.

Alasannya karena sampai saat ini DPR tidak bisa menjelaskan ke publik secara rinci rencana pembangunan gedung yang meliputi perpustakaan, museum, dan research center tersebut. Apalagi ketika disebut bahwa pembangunannya mendesak.

"Mesti dijawab dulu dengan rasionalisasi yang berbasis data dan fakta mengapa gedung ini amat sangat dibutuhkan. Lalu jaminan bahwa pembangunan gedung baru ini bukan menjadi lahan bajakan untuk melakukan korupsi, ada tidak?" kata Idil kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Menurut Idil, seharusnya DPR lebih bisa memprioritaskan kepentingan untuk rakyat banyak dibanding proyek gedung baru. Mengingat saat ini rakyat lebih memerlukan program-program untuk kesejahteraan.

"Penting dipikirkan adalah, apakah anggaran pembangunan gedung baru cukup kompatibel dengan anggaran yang diperuntukan untuk anggaran sosial dan infrastruktur. Maka saya kira pembangunan gedung DPR tak perlu diteruskan," tandasnya. (iy)