Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 23 Apr 2019 - 20:49:32 WIB
Bagikan Berita ini :
Sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak

Bambang Haryo: Pengiriman Barang Tol Laut Tak Sesuai Kebutuhan Daerah

tscom_news_photo_1556027372.jpg
Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat sidak ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin 21 April 2019.  (Sumber foto : Ist)

SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin 21 April 2019.

Anggota Fraksi Gerindra ini meninjau kesiapan keberangkatan dan muatan kapal tol laut di Dermaga Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak.

Dalam kesempatan ini turut hadir Pejabat Kantor Kesyahbandaran Utama, Pejabat Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pejabat Pelindo III regional Jatim, dan Pejabat PT Pelni cabang Surabaya selaku operator kapal tol laut.

Bambang Haryo Soekartono juga sempat berbincangan dengan beberapa pejabat PT Pelni selaku operator KM. Logistik Nusantara, sekaligus mengecek manives muatan kapal keseluruhan untuk mengetahui muatan kapal apakah betul merupakan 11 bahan pokok.

Secara keseluruhan dimanives kapal merupakan bagian 11 bahan pokok. Tetapi pengiriman barang tol laut belum disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Bambang menyatakan, mestinya, agar tol laut bermantaat seharusnya Menteri Kordinator Perekonomian harus menentukan jenis barang pokok apa saja yang dibutuhkan di daerah, yang betul-betul merupakan kebutuhan masyarakat.

"Tetapi, selama ini pengirman barang lewat kapal tol laut lebih banyak menguntungkan pedangang. Karena barang yang dikirim dikuasai pedangang sehingga menyebabkan disparitas harga. Semestinya, kehadiran tol laut menjadi penyeimbang disparitas harga. Barang yang diangkut tol laut harus bisa menekan harga pasar karena pemerintah sudah mensubsidi," ucap Bambang.

Meskipun demikian, Bambang mengaku tidak menyalahkan pihak operator, karena mereka mendapat muatan dari lerdangangan yang menyediakan barang barang sedangkan Kementerian Perhubungan sebagai fasilitator.

"Saya mengritik Menteri Kordinator Perekonomian karena tidak membuat rinci bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di daerah. Pemerintah selama ini tidak melakukan konsep yang benar tentang jenis dan kebutuhan barang yang dibutuhkan masyarakat. Melihat perjalan kapal tol laut itu tidak ada fungsinya, lebih baik dibubarkan saja karena hanya membebani APBN," tegas dia.

"Fakta-fakta itu terlihat saat saya berbincang dengan Kapten Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara yang akan berangkat ke Sulawesi Utara banyak muatan yang dikirim tidak sesuai harapan masyarakat daerah dan terjadi doble handling menambah biaya karena sistem trayek yang belum sempurna. Dalam perbincangan itu kapten kapal mengaku memuat beras bulog," ungkap Bambang. (Alf)

tag: #komisi-v  #dpr  #kementerian-perhubungan  #kementerian-perdagangan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...
Berita

KPK Diminta Jelaskan Alasan Periksa Shanty Alda di Kasus Dugaan Korupsi Abdul Gani Kasuba

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo mengatakan Penyidik KPK harus transparan dalam menangani perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani ...