JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf Amin terus "menggoda" Partai Demokratagar mau bergabung ke koalisi pemerintah, pasca gelaran Pilpres 2019.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai, pada akhirnyaDemokrat bakal mempertimbangkan posisi aman selama lima tahun ke depan.
Dia kemudian menjelaskan, soal perilaku partai politik di Indonesia yang cair. Hal itu, menurutnya membuat parpol bisa mudah sekali lompat posisi.
"Secara umum perilaku politik atau parpol di Indonesia itu kan soal posisi politiknya cenderung cair, tidak punya suatu posisi yang tegas dan kuat sehingga kemudian ada di pihak yang berlawan, beroposisi terus menerus. Jadi mudah sekali untuk berpindah posisi," kata Aditya, Jakarta, Sabtu (27/4/2019).
Perpindahan posisi itu, kata Aditya, juga termasuk dalam konteks koalisi pemerintahan ataupun pencalonan, baik di Pilpres dan Pilkada.
Dia menilai, perilaku politik yang cair itu juga bakal membuat partai, termasuk Demokrat, akan mempertimbangkan "godaan" TKN untuk bergabung dengan Jokowi yang unggul versi hitung cepat Pilpres 2019.
"Politisi kita punya kecenderungan ke arah sana, dia akan mudah sekali untuk berpindah atau bergoyang termasuk dalam pencalonan. Saya merasa itu adalah sesuatu yang memang sedang dicari bentuknya oleh para partai politik lain yang semisalkan PAN ataupun Demokrat saya sangat yakin mereka pasti akan mencari posisi aman untuk lima tahun ke depan," ucapnya.
"Apakah masuk pemerintahan Pak Jokowi atau tetap di luar? Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan dipikirkan oleh teman-teman di masing-masing partai itu," sambungnya.
Aditya menyebut perpindahan dukungan parpol juga terjadi usai Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya menarik Golkar dan PAN untuk bergabung ke koalisi pemerintahan dan akhirnya berhasil, meski PAN keluar jelang Pemilu 2019.
"Case-nya udah banyak, waktu 2014 juga gitu, bagaimana usahanya Pak Jokowi menarik Golkar dan PAN, terus bagaimana di Pemilu 2009 ketika Pak SBY melakukan hal yang sama, menarik PKS, atau siapapun itu yang coba ditarik, artinya terbuka, dan partai yang tidak jadi bagian koalisi pemerintah juga sama, akan terbuka juga untuk diajak ikut serta," jelasnya.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma"ruf menyatakan membuka pintu untuk Partai Demokrat (PD) bergabung. Peluang itu dinilai cukup besar mengingat komunikasi Jokowi dengan pimpinan PD cukup baik.
"Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja merupakan wacana yang cukup wajar mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma"ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Sabtu (27/4/2019).
Hal itu kemudian direspons positif oleh Demokrat. Demokrat mengaku akan mempertimbangkannya bila ajakan dilakukan pada waktu yang tepat.
"Saya kira kalau ajakan itu didasari iktikad baik kalau dilakukan pada saat yang tepat, tentunya bukan hal yang buruk menurut saya, itu hal baik. Kalau ajakan dilandasi iktikad baik, tentu kami merasa sangat terhormat untuk mempertimbangkannya," kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu (27/4/2019). (Alf)
