JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta penjelasan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Pertamina mengenai tingginya harga avtur yang banyak dikeluhkan oleh perusahaan maskapai penerbangan.

Tingginya harga avtur dianggap sebagai salah satu penyebab utama tingginya tarif tiket pesawat saat ini. Meningkatnya tarif tiket ini pun sempat dikeluhkan masyarakat.

"Kita sudah tanyakan (harga avtur) kepada pihak pemerintah dan BUMN, ternyata setelah dijelaskan, bahwa sebenarnya harga avtur di Indonesia relatif bersaing termasuk dengan Singapura, apalagi dengan bandara-bandara di Thailand atau negara-negara ASEAN lain secara relatif harga avtur di Indonesia itu lebih murah," kata Kurtubi di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut bahwa angka produksi atau harga jual avtur Indonesia ini bukanlah menjadi penyebab utama kenaikan harga tiket pesawat.

Hal Ini pun menjadi masukan yang sangat penting dalam mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk harga tiket pesawat secara menyeluruh.

"Boleh jadi komponen-komponen lain itu yang justru bernilai tinggi, misalnya harga sewa atau harga pembelian pesawat terbang. Ini yang kurang diperhatikan oleh publik," ucapnya.

"Jangan-jangan pesawat yang sama kalau dijual ke Indonesia lebih mahal dibandingkan ke negara lain. Jangan-jangan pesawat yang sama persis kalo disewa atau dibeli oleh Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan perusahaan luar negeri," paparnya.

Politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta agar komponen-komponen penentu harga tiket pesawat itu harus dilihat secara fair dengan fakta apa adanya dan tidak mengkambinghitamkan Pertamina.

Menurutnya isu untuk memasukan perusahaan minyak asing sebagai penyedia avtur di Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji secara matang.

"Lebih-lebih dengan data yang salah itu jadi ada ide untuk memasukkan perusahaan minyak asing terus menjual avtur di semua bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang begitu besar. Perusahaan asing boleh masuk hanya dengan alasan yang enggak bisa dipertanggungjawabkan," tegas Kurtubi.

Di sisi lain, Kurtubi meminta agar Kementerian ESDM bersama PGN dapat merealisasikan pembangunan Jaringan Gas (Jargas) di Desa Candi Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Ia menjelaskan bahwa saat ini ada 220 kepala keluarga yang belum tersambung Jargas, padahal desa disekitarnya sudah tersambung Jargas.

"Meskipun saya dapil NTB, saya adalah Anggota DPR RI yang wajib menyampaikan aspirasi masyarakat Surabaya, dimana sebagian desanya sudah tersambung jaringan gas agar yang belum juga segera tersambung. Saya sampaikan ke pemerintah dan Dirut PGN untuk dipelajari dan dilaksanakan. Karena ini pakai dana APBN. Jika dana APBN Komisi VII pasti setuju dan mendukung penuh. Mudah-mudahan ini bisa tersambung," paparnya. (Alf)