JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah, sangat menyangkan tragedi kekerasan yang menimpa 20 jurnalis dari berbagai media, yang menjadi korban saat meliput aksi unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019. Menurutnya, negara tidak sepenuh hati melindungi jurnalis.

Kepada TeropongSenayan, Dedi mengatakan, bahwa kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, penghapusan video dan foto hasil liputan, pelemparan batu, hingga pembakaran motor milik jurnalis tersebut, merupakan kemunduran komitmen pemerintah dalam menghadirkan keamanan bagi jurnalis.

"Jelas ini kemunduran komitmen dalam menghadirkan keamanan jurnalis. Pemerintah tidak kali ini saja lalai, bahkan sebelumnya ada upaya untuk meniadakan komitmen itu dengan memberikan grasi pada I Nyoman Susrama pembunuh jurnalis di Bali, kondisi itu sebenarnya penanda bahwa negara tidak sepenuh hati melindungi jurnalis dari tindakan koboi kepolisian," kata Dedi, saat dihubungi melalui sambungan telephone, pada Sabtu (26/05/2019).

Selain itu, Doktor Diplomasi Politik dan Kajian Media ini menegaskan, bahwa kekerasan pada jurnalis ditindak dengan pasal berlapis, baik itu perundangan pers atas upaya menghalangi kerja nurnalis, maupun perundangan umum terkait kekerasan yang diterima.

"Dilihat dari UU Pers pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, menghalangi kerja wartawan adalah tindakan pidana dengan ancaman kurungan penjara maksimum 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Seharusnya kepolisian sadar itu," pungkas Dedi geram. (Bara)