Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Selasa, 28 Mei 2019 - 09:51:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Hak Pendidikan Bagi Masyarakat Masih Jauh dari Kenyataan

tscom_news_photo_1559011906.jpg
Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti menilai masih banyaknya permasalahan di bidang pendidikan.Salah satunya karena minimnya perhatian pemerintah.

Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya.

Apalagi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kebijakan pembaharuan pendidikan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menyusun program atau kegiatan yang terencana, terarah dan berkesinambungan. Sehingga keluaran pendidikan nasional mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

"Sayangnya, pada kenyataannya berbagai regulasi tersebut belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Salah satu permasalahan yang sering ditemui di daerah adalah kurangnya sarana dan prasarana," kata Marlinda di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

"Hal itu yang menyebabkan kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, jumlah guru yang terbatas, dan biaya pendidikan yang mahal," tambahnya.

Belum lagi, masih kata Marlinda, tantangan terkait wajib belajar 12 tahun yang gratis, peningkatan mutu kurikulum, dan keterjangkauan pendidikan oleh masyarakat miskin, masih menjadi permasalahan di daerah.

Sementara dalam sila ke-5 Pancasila menyatakan bahwa "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Artinya bagaimana sistem pendidikan di Indonesia berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Itu semua menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena kualitas pendidikan yang buruk akan membuat Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara lain. Oleh karena saya berharap khusus untuk sekolah swasta dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasaran pendidikan di sekolahnya," papar Linda.

Politisi Partai Golkar itu juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang memberikan dorongan sekolah-sekolah vokasi sebagai alternatif untuk memberikan peluang kerja bagi lulusannya dengan membuat link and match sekolah kejuruan dengan dunia usaha.

Pemerintah Daerah melalui APBD-nya diharapkan juga benar benar memberikan porsi 20 persen anggaran pendidikan di daerahnya, selain mendapat bantuan dana transfer ke daerah dari APBN.

"Sejatinya, penjabaran Pancasila dengan sebenar-benarnya dalam dunia pendidikan dapat memberikan keadilan bagi anak-anak Indonesia. Kesejateraan dan kemakmuran sangat pararel dan signifikan dengan dunia pendidikan, kemiskinan juga akan berkurang dengan peningkatan pendidikan," jelasnya.(plt)

tag: #pendidikan  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ridwan Tidak Buru-buru Buka Sekolah dan Pesantren, Mungkin Januari 2020

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 02 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak buru-buru membuka sekolah dan pesantren di 15 wilayah zona biru. Berdasarkan wacana yang mengemuka, sekolah baru akan dibuka pada ...
Berita

Tak Edarkan Narkoba, Dwi Sasono Minta Rehabilitasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Tidak ada indikasi aktor Dwi Sasono alias DS terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Demikian hasil penyidikan  Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. ...