Pengumuman atau Konpers Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam 28 Mei yang diliput banyak media mengungkap bahwa empat tokoh menjadi sasaran tembak pembunuh bayaran. Cukup mengenaskan. Empat tokoh nasional itu adalah pejabat Pemerintah dan "jago tembak" yakni dua jenderal TNI (Wiranto dan Luhut) dan dua Jenderal Polisi (Budi Gunawan dan Gories Mere). Entah ngeri atau lucu kita mendengar "informasi seram" Kapolri. Masalahnya bukan menganggap remeh ancaman, tapi bisa membuat ketakutan para pejabat yang tak asing dengan dunia "tembak menembak" itu. Apakah segawat ini hingga merasa perlu mempublikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan didengar dunia, bahwa nyawanya terancam. Kita tak mengerti mengapa sedemikian penting informasi ini untuk diketahui rakyat. Yang ditakut takuti adalah para "jago tembak" juga bukan sembarang orang. Atau memang luar biasa nya kelompok bayaran yang mau menembak tokoh elit dan "pejabat tinggi" TNI dan Polri itu. Jika tim ini ternyata "ecek ecek" maka validitas dan kredibilitas dipastikan jatuh meluncur tajam.

Korban aksi damai 21-22 Mei "sudah ditembak" lebih dahulu oleh penembak misterius. Sama sekali tidak ada sedikitpun empati, simpati dan peduli dari pejabat Pemerintah apalagi dari 4 (empat) tokoh nasional jagoan yang "akan ditembak" tersebut. Sebagai awam kita bertanya dalam hati apakah pengumuman Kapolri ini benar, atau drama sebabak, atau membuat hantu di siang bolong ataukah memang para tokoh nasional itu sedang dihantui oleh bayang bayang "dosa" sendiri. Penasaran. Jadi ingin tahu, wajar toh.

Ketika arena seram muncul, kita jadi teringat jaman penghianatan PKI dahulu. PKI yang didukung PKC memainkan pola memfitnah, mengadu domba, membunuh, dan ujungnya kudeta. PKI mendekat pada Presiden Soekarno lalu memfitnah, menculik dan membunuh Jenderal. Tapi untuk menutupi aksi dia membuat "hantu" yang bernama "Dewan Jenderal" seolah olah Dewan Jenderal lah yang berbuat makar dan akan melakukan coup. Fitnah dibuat seolah lawan itu yang jahat sedangkan PKI itu baik dan sangat setia serta melindungi Presiden. PKI yang semakin dekat dengan kekuasaan nyatanya adalah penjahat politik yang hendak menjatuhkan Presiden.
Kita berpengalaman dengan adegan atau sandiwara bertema horor politik dalam sejarah. Moga tak terulang.

Rasanya kontras dengan agenda saat ini yang seharusnya menjadi prioritas yaitu pertanggungjawaban atas penembakan dan penganiayaan. Bukan agenda perusuh yang hendak membunuh. Faktanya korban sudah ada dan menunggu penyelidikan dan tanggung jawab. Jika polisi menemukan sesuatu biarlah itu jadi input penyelidikan untuk delik para tersangka yang akan dibuka di Pengadilan. Masyarakat akan melihat kebenaran materiel dari peristiwa di Pengadilan nanti. BAP yang dicicil infonya kepada publik belum didasarkan hasil gelar perkara yang utuh, masihlah sumier. Asas praduga tak bersalah bisa dilanggar dalam proses hukum acara. Di sisi lain informasi akan membunuh 4 tokoh hanya membuat gemetar dan takut saja keempat tokoh tersebut. Ini tidak bagus, pak. Kasihan.

Semoga tragedi 22 Mei sebagai buntut pemilu yang buruk ini semakin jelas penyelesaiannya. Siapa bersalah hukum. Korban beri simpati maksimal. Jangan gunakan pola gali lobang tutup lobang. Karena akibatnya lobang akan semakin menganga dan sulit ditutup lagi. Asumsikan saja bahwa rakyat itu cerdas sehingga fakta tak perlu diotak atik. Bukan saatnya bersandiwara sesaat. Pak Jenderal yang diancam akan dibunuh tabahkan hatimu bersabarlah. Bukankah desingan peluru adalah hal yang biasa bagimu.
Awam hanya bisa merenung. Maafkan.

Bandung, 30 Mei 2019 (*)