JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dibawah kepemimpinan Gubernur DKIAnies Baswedan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta di sektor pajak, hingga bulan Juni mencapai 36.266.921.000.000,00 triliun.
Hal itu disampaikanManager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badi"ul Hadi.
Kepada TerepongSenayan, Badi"ul mengatakan, PAD tersebut didapat dari 10 sektor pajak. Diantaranya yakni:
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki kontribusi terbesar dalam pendaptan asli daerah dri sektor pajak, mencapai Rp 9,650,000,000,000 triliun.
2. Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai Rp 9,500,000,000,000 triliun.
3. H.1 Minibus (Pribadi) mencapai Rp 4,448,115,000,000 triliun.
4. Restoran mencapai Rp 3,213,495,000,000 triliun.
5. H.1 Minibus (Pribadi) mencapai Rp 2,888,270,000,000 triliun.
6. A.1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) mencapai Rp 2,377,991,000,000 triliun.
7. A.1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) mencapai Rp 1,282,081,000,000 triliun.
8. E.1 Sepeda Motor (Pribadi) mencapai Rp 999,646,000,000 miliar.
9. Hotel Bintang Lima Berlian mencapai Rp 958,102,000,000 miliar.
10. Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron mencapai Rp 949,221,000,000 miliar.
PBB ini, menurut Badi"ul, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk NJOP biasanya ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur. Terbaru Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2018 tentangNJOP DKI Jakarta.
"NJOP di pulau reklamasi sebesar Rp 3,1 juta per meternya. Secara makro PAD di era Anies mengalami kenaikan," ujar Badi"ul saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).
Badi"ul kembali menerangkan, dengan besarnya PAD di sektor pajak tahun 2019 tersebut, mestinya berkorelasi dengan peningkatankesejahteraaan masyarakat, menyelesaikan persoalan kemiskinan, meski sudah dibawah angka kemiskinan nasional dan mengatasi kesenjangan sosial masyarakat yang sangat lebar.
Selain itu, Badi"ul berharap, Anies mampu memperbaiki kualitas layanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. "Kalau infrastruktur juga masih belum kelihatan, yang ada selama ini warisan pemerintahan periode sebelumnya. Problem banjir juga masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Anies, normalisasi sungai," pungkasnya. (Alf)
