JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung penuh langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor maju pada Pilkada 2020.
"Ide pelarangan sejak awal saya setuju. Hak publik harus didahulukan dibanding hak pribadi," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (31/7/2019).
Mardani menilai, narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik. Untuk itu, menurut Mardani Komisi II juga akan membahas hal tersebut secepatnya.
"Pilihan kebijakan melarang narapidana maju di pilkada melindungi kepentingan publik. Komisi II akan membahasnya paska reses," tegasnya.
PKS sendiri, dikatakan Mardani, dari awal sudah menolak mantan napi koruptor untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.
"PKS insya Allah dari awal firmed dukung menolak calon Kepala Daerah mantan napi koruptor," paparnya. (ahm)
