JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut siap menjadi mediator terkait polemik izin ormas FPI dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

Merespon hal ini, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalinmenyebut Prabowo tidak perlu ikut campur repot-repot turun tangan.

"Tidak perlu ada mediator. Itu kan ada aturannya. Tinggal FPI-nya penuhi syaratnya. FPI bisa klarifikasi mengenai NKRI bersyariah,khilafahdalam konsep FPI itu apa?. FPI bisa melaporkan rekam jejak mereka. Sudah. Tak usah pakai mediator. Masa urusan itu pakai mantan calon presiden, sih?" kata saat dimintai konfirmasi, Sabtu (3/8/2019).

Adapun FPI masih mengurus perpanjangan izin ormas. Urusan tersebut sedang ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahkan ormas-ormas.

"Terlalu kecil bagi Prabowo. Masa urusan FPI saja pakai balas jasa atau apa. Nggak usah," ucap Ngabalin.

Ihwal Prabowo yang bersedia "mengakurkan" FPI dengan pemerintah sebelumnya disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra Irawan Ronodipuro,Sabtu (3/8/2019).

"Prabowo akan berperan sebagai mediator bila izin FPI dicabut," kata Irawan.

Prabowo berpandangan, selama menghormati Pancasila, FPI tidak perlu dikucilkan. Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 itu dinyatakannya merupakan sosok yang berkomitmen terhadap demokrasi.

"Prabowo percaya terhadap nilai dasar demokrasi yang menjamin hak untuk berkumpul. Dan bila FPI dilarang, maka ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi membuka pelarangan-pelarangan terhadap organisasi sipil lainnya," ujar Irawan. (Alf)