Jakarta

Ditentang Warga, Pemprov DKI Diminta Tunda Normalisasi Waduk Muara Angke

Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 27 Agu 2019 - 15:15:00 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1566892821.jpg

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Riano P Ahmad. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) --Rencana normalisasi dan pelebaran Waduk di Muara Angke Jakarta Utara oleh Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (UP3N) Pemda DKI, ditentang warga sekitar. Pasalnya, proyek pelebaran Waduk tersebut akan berimbas pada pemukiman dan mata pencaharian warga. 

Penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi nelayan kini terancam kehilangan mata pencahariannya, dalam hal ini pemukiman Nelayan Pengolahan Ikan Muara Angke.

Salah satu bangunan yang akan terdampak normalisasi dan pelebaran waduk tersebut adalah gudang Garam milik Koperasi Mina Jaya sesuai dengan SK Gubernur Nomor 2263 Tahun 1984 tentang pengolahan fasilitas pengolahan hasil perikanan tradisional (PHPT) dalam kawasan proyek pengembangan pengelolaan lingkungan (PPL) Muara Angke.

Merespon hal ini, Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Riano P Ahmad meminta Pemda DKI Jakarta menunda dulu pelaksanaan proyek normalisasi dan pelebaran Waduk Muara Angke.

Setidaknya, hingga warga dan masyarakat nelayan sekitar yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar Waduk mendapatkan solusi.

"Pada prinsipnya, kami (Fraksi PAN) mendukung program normalisasi yang dicanangkan Pemprov DKI. Hanya saja, sebelum eksekusi dilakukan, Pemprov juga harus memikirkan nasib masyarakat nelayan sekitar," kata Riano saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Karena itu, mantan Ketua Komisi A DPRD periode 2014-2019 ini meminta Pemprov menunda dulu eksekusi pelebaran Waduk, hingga nasib nelayan mendapat kepastian mata pencahariannya tidak ikut diberangus.

Apalagi, kata Riano, rencana normalisasi dan pelebaran Waduk itu belum tersosialisai secara merata kepada masyarakat yang akan terdampak.

"Apapun, tempat tinggal dan mata pencaharian warga tidak boleh diabaikan hanya atas nama pembangunan. Apalagi, dengan cara-cara penggusuran paksa," tegas Riano.

Riano kemudian menyinggung soal slogan khas yang menjadi identitas Pemerintahan DKI dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan, yakni "Maju Kotanya Bahagia Warganya".

Menurut Riano, jangan sampai slogan tersebut dinodai atau malah dirusak gara-gara ulah anak buah Anies di bawah.

"Sebagai partai pendukung, PAN berkepentingan untuk menjaga dan mengingatkan Pak Anies, agar slogan itu tidak dianggap narasi kosong dan hanya sekedar buat gaya-gayaan," terang Riano.

Karenanya, sambung dia, dalam menyelesaikan segala problematika kehidupan di Ibu Kota, Pemprov harus melihat dan memikirkan kondisi riil warga sekitar. 

"Pembangunan dalam segi infratruktur memang harus jalan, tapi warga terdampak tidak boleh diabaikan.  Karena mereka punya hak hidup untuk bahagia," Riano mengingatkan.

"Jadi, slogan Maju Kotanya Bahagia Warganya, harus betul-betul dirasakan dan dihadirkan ke tengah-tengah masyarakat. Karena kebahagian warga Jakarta merupakan tujuan yang ingin Pak Anies wujudkan," sambungnya. (Alf)

tag: #dprd-dki  #partai-amanat-nasional  #pemprov-dki  #anies-baswedan  

Bagikan Berita ini :