Opini
Oleh M Rizal Fadillah (Pengamat Politik) pada hari Jumat, 30 Agu 2019 - 13:50:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Emil Kerja Dulu

tscom_news_photo_1567147101.jpg
Ridwan Kamil (Sumber foto : Ist)

Gaya kepemimpinan sensasional sudah mesti dilewati. Saat ini adalah waktu untuk membuktikan bahwa pemimpin mampu melaksanakan amanat rakyat.
Keinginan Ridwan Kamil memindahkan Ibukota Jawa Barat mengikuti Jokowi bukan bukti kerja bagus melainkan sensasi yang bisa bikin ribut. Suatu ide yang dilempar membutuhkan momen. Baru jadi Gubernur sudah melempar kontroversi. Kerja dulu yang baik sehingga rakyat Jawa Barat percaya dan sang Gubernur wibawa. Bukan seperti Jokowi yang selalu jadi obyek bully dan komen yang merendahkan. Rakyat tak bisa disalahkan karena itu akibat dari ulah sendiri.

Seperti Jokowi kemenangan Emil tidak mutlak bahkan hanya mendapat support 32 % pemilih. 68 % lain bukan pendukung Emil. Karenanya tugas pertama adalah membangun kinerja sehingga dukungan menjadi maksimal. Jika telah tumbuh kepercayaan baru program pembangunan Jawa Barat akan ditopang positif, bukan jadi isu yang tak perlu.
Pemindahan ibukota ala Jokowi tentu berimbas. Karena mengambil momentum yang sama. Tidak clear nya pemindahan ke Kalimantan, maka ketika Emil canangkan pindah ke Walini, Tegal luar atau Rebana juga akan tidak clear. Gonjang ganjing yang sama bisa terjadi. Papua rusuh juga bagian dari "gonjang ganjing" tersebut. Jawa Barat mesti waspada dan hati hati. Gubernur adalah pengarah dan penyelesai masalah, termasuk peredam dampak Pusat, bukan pembuat masalah baru.

Sesuai janji waktu hendak menjadi Gubernur Emil menyoroti pembenahan birokrasi, pengembangan ekonomi desa "satu desa satu perusahaan", apartemen buruh di kawasan industri, destinasi wisata baru, infrastruktur jalan di pedesaan dan lain lainnya. Apa yang dijanjikan kerjakan saja dulu. Tidak ada janji soal pemindahan ibukota Jawa Barat. Mungkin jika ini dikampanyekan Emil belum tentu terpilih. Penolakan masyarakat Jawa Barat mungkin besar. Yang ada justru soal pemekaran daerah. Walini, Rebana atau lainnya jadikan dulu destinasi wisata, setelah maju atau berkembang baru jadi opsi untuk ibukota. Sayangnya ini mah "ujug ujug".
Sebenarnya yang dijanjikan belum dikerjakan optimal, yang tidak ada malah dimunculkan. "Ulah program sahayuna kitu atuh Pak Gubernur".

Pindah Ibukota perlu matang. Bandung adalah kota bersejarah ada "perjuangan" Bandung Lautan Api, Gedung Sate yang monumental, Gedung Merdeka tempat KAA, dan lainnya belum kesebelasan kesayangan Persib atau Kota Kembang dan Parijs Van Java. Sebagai warga Bandung tentu akan berjuang untuk mempertahankan status Ibukota Jawa Barat. Perlu juga dipertimbangkan begitu pindah jangan jangan Cirebon minta jadi Provinsi, begitu juga dengan semangat "lepas" Bekasi dan Depok.

Jadi Kang Emil, berakit rakit ke hulu berenang renang ke tepian, kerjakan dulu apa yang dijanjikan, pindah Ibukota kemudian.
Mugi janten perhatosan, Pa Gubernur. Hatur nuhun.

30 Agustus 2019 (*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #ridwan-kamil  #jabar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Hakim Konstitusi dan Neraka Jahannam

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dari semua tokoh-tokoh yang berpidato di aksi ribuan massa kemarin di depan MK (Mahkamah Konstitusi), menarik untuk mengamati pidato Professor Rochmat Wahab (lihat: Edy ...
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...