JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR Bambang Soesetyo (Bamsoet) menilai, Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang belum lama diresmikan bisa dioperasikan ke Papua. Ia mengaku prihatin atas jatuhnya korban dalam aksi unjuk rasa di Deiyai, Papua pada Kamis(29/8/2019).
Pada kesempatan terpisah Prof.Dr. Musni Umar, Rektor Universitas Ibnu Kaldun, yang dihubungi pada hari jumat (30/8//2019) menyatakan, bahwa pokok permasalahannya bukan terletak pada Koopsus atau kesatuannya. Melainkan terletak kepada Kepemimpinan TNI dalam hal ini adalah Panglima TNI selaku Pengguna Kekuatan.
“Coba bayangkan dari awal sejak terjadi pembantaian 31 pekerja di Nduga pada Desember 2018, tampak sekali Hadi Tjahjanto tidak bisa berbuat apapun, terkesan melakukan pembiaran walaupun korban berjatuhan dimana-mana,mulai dari pekerja sipil, Prajurit TNI, sampai aparat Kepolisian,“ tuturnya.
Seharusnya, Polisi sangat mengharapkan dapat bersandar kepada TNI dalam menghadapi separatis bersenjata di Papua. Tetapi Panglima TNI sendiri dengan keterbatasan pengalaman operasi, tidak mampu memperkuat aparat Kepolisian. Bahkan prajuritnya sendiri menjadi korbanSeparatis Bersenjata.
“Panglima TNI tidak bisa bersikap tegas, jangan mengatakankuatir disebut sebagai pelanggaran HAM, kita harus realistis, memang kepemimpinan Panglima TNI sendiri yang semerawut dan terkesan tidak terencana. Coba lihat, pendorongan logistik TNI dengan pengawalan ketat kok sampai bisa dibantai Separatis Bersenjata pimpinan Egianus Kogoya,” papar Musni.
Karena dari awal Panglima TNI yang tidak memiliki kemampuan manajerial Operasi, tidak mampu dan tidak paham menumpas separatis bersenjata, membuatancaman menjadi meningkat dalam skala dan spektrum yang lebih luas.
“Sehingga sekarang, aparat keamanan menghadapi 2 bentuk ancaman di Papua, yakni ancaman Seperatis Bersenjata (belum selesai), ditambah ancaman baru yakni kerusuhan massal yangsangat masif di Papua, Ini sangat berbahaya,” tambahnya.
Kalau berbicara aparat kepolisian, memang tidak di desain untuk menghadapi ancaman bersenjata (kombatan), oleh karena itu perlu di perkuat TNI.
Sedangkan TNI sendiri di pimpin oleh Panglima TNI yang lemah, yang tidak menguasai manajemen Operasi, selaku Pengguna kekuatan. Oleh karenanya Presiden perlu segera menunjuk Panglima TNI yang memiliki sikaptegas, memiliki pengalamanoperasi yang luas, yang mampu segera mengambil alih komando operasi di lapangan yang sudah terlanjur parah. Presiden tidak bisa membiarkan situasi kerusuhan ini semakin memburuk di tanah air. (Alf)
