Jakarta
Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 02 Sep 2019 - 21:55:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS Minta Usulan Tenaga Ahli DPRD DKI Dianggarkan dalam APBD

tscom_news_photo_1567435311.jpg
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PKS mengusulkan agar Anggota DPRD DKI Jakartamempunyaitenaga ahli. Keberadaan mereka nantinya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, saat ini anggota DPRD DKI hanya mempunyai asisten pribadi yang dibayar sendiri.

"Punya Aspri yang dibayar sendiri. Kalau formal kan dibiayai APBD," kata Suhaimi di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Untuk tenaga ahli akan disesuaikan dengan komisi masing-masing yang nantinya diduduki oleh para anggota DPRD DKI.

"Itu disesuaikan dengan komisinya. Kalau dia di komisi C soal anggaran. Itu disesuaikan nanti ya. Saya pernah di komisi E, itu biar lebih memahami. Di masyarakat itu kan macam-macam ada soal pendidikan tapi juga ada pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-P Ima Mahdiah mengatakan bahwa anggota DPRD DKI memang membutuhkan tengaa ahli untuk mendapat masukan-masukan.

Tenaga ahliini menurutnya merupakan bagian pemerintahan sehingga perlu dianggarkan dalam APBD.

"Sebelumnya pribadi. Jadi kita dapat gaji (bayar) untuk staf untuk apa semua dari gaji. Rencananya dianggarkan. Satu anggota satu," ujar Ima.

Malahan, kata dia, semestinya anggota DPRD DKI membutuhkan dua tenaga ahli.

"Satu untuk bantu pengaduan masyarakatnya yang kedua untuk bantu kita analisis pengaduan yang sifatnya Raperda," katanya.

Sebelumnya, Suhaimi, mengusulkan agar setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi. (Alf)

tag: #pks  #dprd-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Tujuh Indikator Pelemahan Ekonomi dan Tantangan Pertumbuhan.

Oleh Tim Teropong Senayan
pada hari Sabtu, 05 Apr 2025
Situasi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan berbagai tanda pelemahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Setidaknya terdapat tujuh indikator utama yang menggambarkan kondisi ini: 1. ...
Jakarta

Rupiah Terus Melemah: Apa yang Bisa Dilakukan?

Jakarta, 25 Maret 2025-Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mengalami tekanan signifikan. Hari ini, rupiah telah mencapai Rp16.549 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh Rp16.639 di pasar ...