TANGSEL (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komite Ekonomi Indonesia (KEIN) Arif Budimanta menyatakan, selama hampir 25 tahun rezim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) menjadikan ekonomi dan fiskal sebagai panglima, bukan nation and character building. Akibatnya, nilai-nilai dan karakter pembangunan nasional mengalami erosi.

Arif juga mengatakan dampak ketiadaan haluan negara menyebabkan ketidaksesuaian antara RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN), sehingga menyebabkan diskonektivitas tahapan dan prioritas pembangunan nasional.

"Dampaknya adalah trend pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melambat dan cenderung stagnan di angka 5%," ujar Arif saat menjadi pembicara di, diskusi nasional yang bertemakan "Evaluasi Kelemahan Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)" di Hotel Mercure, Tangerang Selatan, Kamis (05/9/2019).

Tak hanya itu, menurut Arif, pertumbuhan ekonomi belum bertransmisi sampai pada kehidupan masyarakat, terutama dalam mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang stabil.

"Dampak lainnya adalah tingkat ketimpangan masih tinggi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi naik, tapi tidak terjadi pemerataan,” ungkapnya. (plt)