JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi Senior Partai Golkar,HM Ashraf Ali mempertanyakan langkah Masinton Pasaribu, yangmenerima pengaduan dari Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019) kemarin malam.

Ashraf meminta Politisi PDI-P itu menjelaskan secara gamblang apa sebenarnya maksud dibalik langkahnya tersebut.Sebab, menurut Ashraf, Masinton "offside" dan terkesan mencampuri persoalan internal Partai Golkar.

"Tidak elok partai lain ikut campur dalam persoalan internal Golkar. Ini demi menghindariinterpretasi yang macam-macam," ucap Ashraf saat dihubungi TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Jadi, sebaiknya, Masinton urus saja persolan partainya sendiri. Biar tidak terkesan mencampuri urusan partai lain. Saat ini, kami menjadi pertanyaan besar terkait sikap Masinton itu," sambung Ashraf.

Sebagaimana diketahui, Anggotakomisi III DPR RI, Masinton Pasaribumenerima pengaduan puluhan pengurus AMPG terkaitperistiwa penutupan akses di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.

Ketua Pengurus Pusat AMPG, Adi Baiquni menyesalkan tindakan kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang memfasilitasi penutupan akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar, Jl. Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, yang dilakukan atas permintaan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sehingga pengurus dan kader Partai Golkar tidak bisa masuk dan mengadakan kegiatan kepartaian.

"Sudah hampir tiga bulan aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kapolresnya bertindak berlebihan dengan mengerahjan ratusan polisi berjaga di kantor DPP Partai Golkar. Padahal masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Situasi Partai Golkar sangat kondusif dan tak perlu ada yang dikhawatirkan," ujar Adi Baiquni saat melakukan pengaduan ke Komisi III DPR RI, Senin (9/9/2019).

Adi sangat menyayangkan tindakan Airlangga yang menjadikan aparat kepolisian layaknya satpam kantor DPP. Padahal berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena itu kepolisian jangan sampai mau dimanfaatkan oleh Airlangga Hartarto untuk menjadi satpam kantor DPP Partai Golkar. Segera tarik pasukan dari sana, karena masyarakat masih membutuhkan kehadiran aparat kepolisian di kehidupan mereka. Untuk penjagaan keamanan di kantor DPP Partai Golkar sudah ada satpam yang 24 jam standby. Aparat kepolisian tak perlu direpotkan menjadi satpam tambahan," katanya.

Adi menjelaskan, pengurus AMPG sengaja datang menyampaikan pengaduan ke Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia. Melalui Komisi III DPR RI, AMPG menaruh harapan besar agar kepolisian bisa semakin profesional dan berintegritas, tak ikut larut atau sampai dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang haus kekuasaan.

"Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat, harus bersikap obyektif dan memastikan bahwa keadaan berjalan dgn aman dan damai menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya, aparat kepolisian telah bertendesi kepada salah satu pihak yang berkepentingan. Maka, kuat dugaan kami bahwa aparat kepolisian telah bermain politik dan bersekongkol dengan salah satu pihak yang berkepentingan," tandasnya. (Alf)