Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 16 Sep 2019 - 00:35:37 WIB
Bagikan Berita ini :

Rentan Intervensi, PAN Tolak Dewan Pengawas KPK Dibentuk Jokowi

tscom_news_photo_1568568937.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI dariFraksi PAN Muslim Ayub menolakgagasan pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dewan pengawas KPK mestinya mewakili tiga unsur, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Dewan pengawas harus mewakili semua unsur, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nanti komposisinya legislatif dua, eksekutif dua, dan yudikatifsatu," kata Muslim di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Diameyakini dengan komposisi tersebut, dewan pengawas KPK akan bekerja efektif dalam menuntaskan persoalan korupsi di tanah air.

Pasalnya, di tubuh lembaga tinggi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pasti terdapat unsur legislatif.

Muslim menyatakan, banyak keputusan MK dan MA kadang merugikan pihak legislatif, namun tidak ada intervensi sama sekali.

"Barang kali harus ada fit and proper test dewan pengawas. Jadi tidak fokus ditunjuk. Nanti kan dari DPR bisa unsur dosen, LSM,atau institusi perguruan tinggi," jelasnya.

Lebih jauh, Muslim mengatakan partainya akan menarik diri, jika dewan pengawas KPK tidak ada unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebab, partainya menilai ketentuan pembentukan dewan pengawas oleh presiden ini membuka peluang intervensi yang melemahkan KPK di kemudian hari.

"PAN tarik diri dari Revisi UU KPK apabila dewan pengawas KPK ditunjuk keseluruhannya oleh presiden, terkecuali ada unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelasnya.

"Presiden yang akan meyerahkan nama ke DPR apabila dilakukan fit and proper test oleh DPR," tegasnya.

Diketahui, Gagasan membentuk dewan pengawas tertuang dalam draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

DPR mengusulkan agar pemilihan dewan pengawas dilakukan oleh pemerintah melalui panitia seleksi dan DPR. Panitia seleksi kemudian menyerahkan nama-nama kepada presiden. (Alf)

tag: #kpk  #jokowi  #komisi-iii  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pelindo III Akan Adakan Rapid Test Covid-19 di Zona Merah dan Sediakan 50 Ribu Alat Tes

Oleh Bachtiar
pada hari Kamis, 28 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pelindo III terus mendukung upaya Pemerintah menangani Covid-19 sesuai dengan program dari Kementerian BUMN untuk turut aktif dalam memutus rantai Covid-19. Yang ...
Berita

Sosialiasi New Normal di Daerah, MPR Minta Kepala Daerah Libatkan RT/RW

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta kepala daerah dari 25 kabupaten dan kota di empat provinsi yang hendak menerapkan new normal untuk segera ...