Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 16 Sep 2019 - 15:02:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah-DPR Sepakat, RUU Perkoperasian Segera Disahkan

tscom_news_photo_1568620959.jpg
Rancangan Undang-undang (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di sahkan dalam Rapat Paripurna agar disetujui menjadi Undang-Undang (UU).

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyampaikan, pembahasan RUU Perkoperasian telah melalui proses yang panjang, sehingga diharapkan RUU ini dapat segera disahkan dalam Rapat Paripurna sebelum periode DPR RI 2014-2019 berakhir.

"Kita tahu Undang-Undang Koperasi yang lama kan di judicial review, sehingga tidak berlaku. Dan kemudian pemerintah mengajukan usulan RUU yang baru. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan intens, syukur Alhamdulilah kita sampai ke tahapan ini," kata Teguh di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Adapun persetujuan pembahasan RUU Perkoperasian ke tingkat II disepakati melalui mekanisme voting.

Setidaknya ada 6 fraksi yang sepakat RUU Perkoperasian untuk dibahas di Rapat Paripurna, antara lain F-Partai Demokrat, F-Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. Sementara, 4 fraksi yang tidak setuju ialah F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB dan F-PPP.

"Namun teman-teman (Komisi VII DPR RI) juga melihat bahwa proses pengambilan keputusan itu memang terkadang tidak sepenuhnya bulat, maka kita melakukan pengambilan keputusan atas suara terbanyak," jelas legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Ketua Panja RUU Perkoperasian Inas Nasrullah Zubir mengakui masih terdapat perbedaan pandangan antar fraksi, namun perbedaan persepsi tersebut bukan menyangkut hal substansial. Menurut Inas, salah satu perubahan dalam RUU Perkoperasian ialah aturan penyertaan modal masyarakat pemerintah dan BUMN maksimal 25 persen.

"Artinya, koperasi berdiri sendiri untuk kepentingan mereka, tidak ada bouwheer (pemilik modal) atau rentenir terselubung," sambungnya.

Selain itu, lanjut politisi Partai Hanura itu, diatur juga jumlah minimal anggota koperasi yang sebelumnya 20 orang perseorangan menjadi 9.

"Supaya koperasi benar-benar tumbuh menjadi penopang pertumbuhan ekonomi maka dibatasi penyertaan modal masyarakat. Jangan ada modal dari masyarakat 100 persen, lalu memberikan jaminan seenaknya, harus mengacu pada UU Penjaminan. Siapa yang bisa melakukan penjaminan, apakah pemerintah dan harus ada perhatian dari pemerintah soal penjaminan itu sendiri," paparnya. (ahm)

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pilkada 2020, Golkar Akan Hadirkan Calon Kepala Daerah Yang Dicintai Masyarakat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 05 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Golkar menargetkan 60 persen kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 ini. Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, untuk mencapai tujuan ...
Berita

Ketua Pengurus Wilayah Sapma PP DKI Desak Dirut TVRI Mundur

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Shaquille Rekardianto selaku ketua Pengurus Wilayah SAPMA PP DKI meminta Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno mundur dari jabatannya. Hal tersebut ia ungkapkan untuk ...