JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah disarankan melakukan pendekatan komprehensif dan inklusif dalam menangani konflik di Papua.

Anggota FPKS DPR RI Rofik Hananto mengatakan, pendekatan koersif khususnya militer justru akan menambah panjang deretan konflik di Papua.

Menurut Rofik, pemerintah memang tidak salah dalam menggunakan pendekatan tersebut, namun seharusnya bukan satu-satunya jalan, harus dibarengi langkah-langkah lain secara komprehensif.

Pemerintah, ujar dia, seharusnya belajar dari pembentukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 1990-1998 dan 2001-2004. Pembentukan DOM di Aceh tidak terbukti dapat menyelesaikan masalah.

Rofik menegaskan, saat pemerintah mampu menyelesaikan konflik di Aceh lewat pendekatan dialog maka seharusnya hal yang sama bisa dilakukan untuk Papua.

"Dengan belajar dari kasus Aceh, dialog juga dapat dilakukan untuk Papua. Pemerintah dapat menggunakan pendekatan personal dengan menunjuk aktor di belakang layar dan melakukan second track diplomacy dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau negosiator," kata Rofik di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Ia mengatakan, jika dialog yang komprehensif dan inklusif tersebut berhasil diaplikasikan pada konflik Papua, kepercayaan Papua akan bertahan lebih lama.

"Bukan hanya pada saat proses penyelesaian konflik upaya membangun trust dilakukan, namun pada saat dan sesudah kesepakatan perdamaian dicapai pun, trust harus dirawat dan dijaga. Lebih dari itu, tindak lanjut atas kesepakatan perdamaian harus ditegakkan," papar Rofik.

Menurut Rofik, Papua harus dibangun dari seluruh arah dan elemen serta oleh seluruh kalangan.

"Penegakan hukum, pembangunan ekonomi, peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan-pembangunan lain di segala sektor harus terus dilakukan, agar Papua dapat merasa bangga bersama NKRI," urainya.(plt)