Sudah Sebulan Dilantik, Kerja DPRD DKI Dinilai 'Lelet'

Oleh Jihan Nadia pada hari Selasa, 08 Okt 2019 - 17:32:31 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1570530751.jpg

Pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024, di Gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dinilai "lelet" dala. melaksanakan tugas kedewanan, meski sudah sebulan dilantik.

Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies, Andi Anggana mengatakan, kinerja legislator Jakarta belum terlihat. Padahal, banyak kebijakan yang seharusnya sudah mulai dibahas dan diputuskan, seperti APBD 2020 dan pemilihan wakil gubernur masih belum ditangani dengan baik.

“Kinerja DPRD DKI lambat, kurang responsif pada kebutuhan dan tidak tanggap terhadap persoalan,” tuturnya, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dia menyebut, DPRD DKI Jakarta hingga kini belum juha membahas kebutuhan dasar pembiayaan mata anggaran APBD DKI 2020.

Padahal, pembahasan ini dibutuhkan karena saat ini sudah masuk bulan Oktober. Jika terlalu lama membahas mata anggaran, pembahasan anggaran secara detail tentu akan turut tertunda.

Andi mendorong agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 harus segera dikebut.

 “Semua anggota dewan harus memperhatikan ini. Jangan cuma dibicarakan dipublik, tapi dorong secara internal, lakukan lobi-lobi ke tiap anggota dewan yang lain secara lintas fraksi untuk membahas ini,” tambahnya .

Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, kata Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan bakal tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.

“Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan dan rakyat yang rugi,” ujarnya melihat dampak yang kemungkinan terjadi jika pembahasan APBD molor.

Selain itu, persoalan lain yang belum usai, dan bisa mengganggu kinerja Pemprov DKI Jakarta adalah memilih wakil gubernur.

Dampaknya, menurut Andi, semua tugas menjadi beban gubernur, bahkan yang seharusnya dapat diwakilkan dalam kegiatan tertentu, menjadi persoalan dikemudian hari.

“Ada 106 anggota DPRD DKI harus menunjukkan performanya. Dalam bentuk musyawarah seharusnya dapat diselesaikan. Jangan terlewat, sementara, tugas di depan menumpuk banyak,” katanya. (Alf)

tag: #dprd-dki  #pemprov-dki  

Bagikan Berita ini :