Dua Tahun Berlalu, Program Normalisasi Era Anies Tak Ada Progres

Oleh Jihan Nadia pada hari Rabu, 16 Okt 2019 - 18:16:02 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1571224562.jpg

Anies saat memantau ketinggian air di Pintu Air Manggarai. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA TEROPONGSENAYAN) --Gubernur Anies Baswedan sudah genap dua tahun memimpin Jakarta. Namun, sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 silam, sejumlah pekerjaan rumah Pemprov DKI belum ada progres yang berarti.

Salah satu program yang dianggap penting adalah mengantisipasi bencana musiman banjir.

"Dua tahun berlalu, program normalisasi hampir tidak terdengar. Tidak ada progres. Padahal, sebentar lagi Jakarta sudah memasuki musim hujan," kata Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Sekarang, bagaimana program pencegahan banjir? antisipasinya bagaimana, apakah Pemprov sudah melakukan langkah-langkah antisipasi banjir,?" sambung Riano.

Riano mengatakan, salah satu hal yang sangat penting bagi warga Jakarta adalah persoalan banjir.

Dia pun berharap, di sisa jabatan Anies, persoalan normalilasi harus segera diselesaikan. Riano mendorong agar normalisasi menjadi program prioritas.

Diketahui, program normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti pada 2018 lalu akan kembali dilanjutkan Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Sebagai langkah awal, Dinas SDA DKI akan melakukan pembebasan lahan pada 118 bidang lahan di bantaran kali terpanjang di Jakarta itu.

Sebanyak 118 bidang lahan itu menyebar di empat kelurahan yakni, Kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur, dan Balekambang.

Riano meminta, Pemprov DKI melakukan terobosan-terobosan yang diperlukan demi mempercepat program normalisasi jalan.

Dia menyebut, banyaknya warga yang membangun bangunan tinggal ilegal di lokasi tak boleh dijadikan alasan. 

"Berapa jumlah kepala keluarga terdampak yang akan direlokasi silakan didata, bersinergi dengan para lurah, camat hingga wali kota tiap wilayah," paparnya.

"Sosialisasi mestinya dilakukan jauh-jauh hari sebelum penertiban bangunan disitu dilakukan, koodinasi dengan dinas perumahan, jangan juga langsung main bongkar, kasian warga yang sudah puluhan tahun tinggal disitu," pesan Riano.

Anies: Normalisasi Tak Efektif Atasi Banjir Jakarta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan melanjutkan normalisasi sungai dan kali karena tidak sependapat dengan penggusuran.

Ia berdalih, penggunaan metode naturalisasi untuk membuat sungai bisa menampung curahan air yang kerap berlebih di musim hujan sehingga mampu mencegah banjir tak efektif.

Program normalisasi yang kokoh berjalan di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pun terhenti.

Anies menilai program normalisasi Sungai Ciliwung tidak efektif mengatasi banjir. Sebab, dia menemukan wilayah yang sudah dilakukan normalisasi sungai tetap banjir.

"Lihat beberapa bulan yang lalu kawasan Kampung Melayu banjir, padahal di situ sudah dilakukan normalisasi. Dan justru banjirnya di kawasan yang sudah terjadi normalisasi. Kan kalau logikanya, di tempat yang sudah ada normalisasi, harusnya tidak banjir," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019) kemarin.

Bagi Anies, masalah bukan di bagian hilir sungai, melainkan di bagian hulu. Untuk itu, penanganan lebih baik dilakukan di bagian hulu. 

"Kenapa masih terjadi banjir? Karena masalahnya volume air yang dari hulu itu tidak dikendalikan," kata Anies. 

Anies menyebut, ada masalah di bagian hilir yang sulit diubah. Salah satu sebabnya, permukaan tanah Jakarta lebih rendah dari permukaan air laut.

"Jadi membiarkan air dari hulu datang ke kota secepatnya dikirim ke pesisir, akan bertemu dengan permukaan air laut yang lebih tinggi. Karena itu, strategi yang harus kita dorong lebih jauh adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu. Sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu terkendali," kata Anies. 

Anies sadar penanganan hulu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Anies meminta bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi. 

"Saya berbicara juga dengan Pak Menteri PUPR, bahkan beberapa hari yang lalu dengan Bapak Presiden juga, soal percepatan bendungan-bendungan dibangun di hulu," kata Anies.

Anies berkeyakinan apa pun usaha mengatasi banjir di hilir akan percuma jika tak ada upaya penanganan di hulu. Anies pun berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC). 

Meski begitu, Anies tidak meninggalkan pengelolaan di hilir, seperti normalisasi Ciliwung. Dia tetap akan melanjutkan program sodetan Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur.
"Karena apa pun yang kita kerjakan di hilir, apalagi dengan ada permukaan air laut yang tinggi, kecepatan air yang tinggi dengan volume besar tidak mungkin bisa dipompa dengan cepat sampai ke laut. Jadi kita dorong ke sana. Itu yang sedang kita lakukan, jangka panjangnya begitu. Dan kita bicara dengan BBWSCC untuk membereskan itu," kata Anies. 

"Sodetan di Bidara Cina, itu alhamdulillah kami tidak teruskan banding. Kemudian PUPR juga tidak teruskan banding. Tujuannya untuk mempercepat itu bisa dieksekusi agar air tidak masuk ke sisi hilir di Jakarta yang selebar apapun sungainya, akan sulit menampung volume air sebesar itu," kata Anies. (Alf)

tag: #partai-amanat-nasional  #dprd-dki  #anies-baswedan  #pemprov-dki  

Bagikan Berita ini :