Komisi IV: Bulog Perlu Dikasih Wewenang Pengadaan Hingga Distribusi

Oleh Ferdiansyah pada hari Selasa, 05 Nov 2019 - 23:07:58 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1572970078.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) —Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai perlunya keberanian yang mesti diambil untuk menyelamatkan Bulog.

Hal ini seiring kondisi Perum Bulog sebagai penyangga stok beras nasional yang kondisinya hampir kolaps. 

Dalam Rapat Komisi IV dengan Bulog, Dedi menyebut perlu ada langkah-langkah jangka pendek agar beras yang ada di Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan.

Bulog, kata Dedi, mesti diberikan peran untuk pengadaan dan penyaluran beras untuk warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan non tunai.

“Bulog siap menyampaikan beras itu, sampai ke rumah warga tak mampu. Lalu ada tunjangan pangan yang diterima oleh ASN, TNI dan Polri dalam bentuk beras. Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya,” kata Dedi.

Dengan demikian, stok beras di gudang Bulog tersalurkan dan bisa menjamin kualitas beras yang bagus. Adapun dalam jangka panjang Bulog secara kelembagaan harus berganti menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. 

“Fokus badan bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional untuk penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan secara nasional,” ucap dia.

Jika sudah berbentuk badan, lembaga ini juga bisa ditugaskan melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Oleh karena itu, levelnya harus setingkat menteri dan tanggungjawab ke preisiden langsung. “Dengan demikian badan ini akan kuat dan strategis,” katanya.

Sementara itu, Dirut Bulog Budi Waseso di hadapan rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Sudin menyebut beban utang Bulog saat ini memang relatif tinggi. Stok beras  900 ribu ton dari impor pun terancam tak bisa dimanfaatkan. 

“Semua itu menjadi beban Bulog.
Bahkan, ada 20 ribu ton beras sudah dikarantina, karena  rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumasi,” kata Budi.

Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini. Stok beras di gudang Bulog saat ini misalnya. mencapai 2,2 juta ton. Namun Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut, tanpa perintah dari pemerintah.

Menurut Budi Waseso, idealnya beras itu disalurkan, sehingga saat musim panen Maret 2020,  Bulog bisa menyerap. 

“Selain itu agar ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk cicil utang. Saat ini utang Bulog sebesar Rp 28 triliun, dengan bunga setiap hari Rp 9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat,” tandasnya. (Alf)

tag: #komisi-iv-dpr  #bulog  

Bagikan Berita ini :