JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai lambannya proses pemilihan Wagub DKI Jakarta lantaranPKS tidak aktif melakukan loby-loby politik kepada seluruh fraksi di DPRD DKI.

Menurut Ujang, karena posisi Wagub DKI sudah menjadi milik PKS, maka tidak diperlukan lagi adanya loby politik yang secara tidak langsung akan menghabiskan biaya.

"Iya jadi gini, PKS itu merasa posisi (Wagub) itu hak PKS, jadi tidak perlu menggelontorkan hal-hal ya begitu lah kira-kira," kata Ujang saat dihubungi, Senin (11/11/2019).

Ujang mengatakan, sejatinya proses loby itu sangat menentukan posisi Wagub DKI, namun karena PKS enggan melakukan manuver politik dengan semua fraksi di DPRD DKI, maka proses pemilihan pun diabaikan dan membuat DKI tak kunjung mendapat Wagub DKI.

"Karena baginya hak, tapi disaat yang sama, kita kan bicara politik, di politik itu kan siapa dapat apa kapan dan bagaimana. Nah ini kan engga dapat partai yang lain kira kira begitu kan. sebenarnya yang terjadi itu kira-kira," ujarnya seperti dikutip sindonews.

Terakhir, Ujang menilai, dengan kata lain dana untuk mempercepat pemilihan Wagub DKI sangat lumrah terjadi. Itu dilakukan hampir disemua proses loby politik antar partai politik di Indonesia.

"Terjadi dimana mana itu, cuma mereka berdiam diri ketika menerima. karena kan masuknya suap," pungkasnya. (Alf)