Oleh Jihan Nadia pada hari Jumat, 15 Nov 2019 - 05:39:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Minta Lelang Belanja APBN di Awal Tahun, Jokowi: Ini Perintah!

tscom_news_photo_1573771143.jpeg
Presiden Jokowi saat menyerahkan DIPA 2020 di Istana Negara, Kamis (14/11/2019) (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Jokowi minta Kementerian dan Lembaga tak lagi mengulur waktu melakukan lelang belanja APBN 2020. Dia memerintahkan dengan tegas agar semua lelang belanja APBN itu dilakukan di awal Januari 2020, agar perekonomian segera melaju kencang.

"Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah," ujar Presiden, Kamis (14/11/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hal itu saat didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Presiden menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 Kementerian/Lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi dan memiliki peran yang strategis. Selain itu, Presiden juga menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada 34 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daearah.

Presiden menyampaikan belanja negara pada 2020 direncanakan Rp 2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga dan Rp 856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD.

Sri Mulyani dalam paparannya menekankan Kondisi global tersebut tidak dipungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia, kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia sudah mengalami perlambatan dan ini terlihat dari penerimaan perpajakan dari korporasi yang mengalami pelemahan.

"Laju pertumbuhan yang lemah ini harus kita bisa hadapi dan netralisir salah satunya, APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan countercyclical terhadap pelemahan," kata Menkeu.

Sri menyampaikan, belanja negara akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial kepada masyarakat, antara lain melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin, kartu sembako, subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja.

Menkeu juga menerangkan untuk mendanai program-program pembangunan di tahun 2020, Pemerintah tetap menjaga kemandirian pendanaan APBB dengan memperkenalkan beberapa insentif-insentif perpajakan di dalam rangka mendukung sektor riil dan perbaikan produktivitas serta daya saing.

Insentif perpajakan tersebut, antara lain pengurangan pajak (super deduction) untuk pelatihan vokasi serta Research & Development, pemberian investment allowance untuk proyek padat karya, tax holiday, serta subsidi pajak.

"Kita berharap ini bisa mendukung program-program sektor perekonomian dan meningkatkan investasi," kata Sri Mulyani.(ris/dbs)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Lainnya
Berita

Tim Pemburu Koruptor Diaktifkan Lagi: Kepolisian, Kejaksaan, KPK Tidak Berhasil? 

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 15 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Achmad mengapresiasi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang berencana mengaktifkan kembali tim pemburu ...
Berita

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 1.140

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, hingga Rabu (15/7), merawat sebanyak 1.140 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. "Pasien swab positif ...