Margarito Desak BK DPRD Segera Keluarkan Putusan Kasus Etik Politikus PSI

Oleh Alfian Risfil pada hari Senin, 18 Nov 2019 - 14:59:32 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1574063972.jpg

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis angkat suara terkait dugaan pelanggaran etik Anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana.

Nasib William saat ini berada di tangan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI dan pimpinan Dewan. Pekan lalu, William telah diperiksa BK karena memposting rancangan usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020, ke media sosial (medsos).

Margarito menilai, postingan William tersebut jelas tidak etis. Sebab, dokumen KUA-PPAS 2020 itu statusnya masih dalam proses penyusunan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

"Menurut saya mereka (PSI) terlalu terburu buru. Mereka kepagian dalam mengungkap temuan (anggaran yang dianggap janggal). Ungkapan mereka kehilangan dan tidak punya efek destruksi kepada Gunernur DKI Anies Baswedan," kata Margarito kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Namun demikian, Margarito tak mau mendahului putusan BK DPRD DKI. Dia juga meminta publik menghormati proses yang saat ini tengah berlangsung di meja BK DPRD DKI.

"Karena sekarang sudah dilaporkan ke BK DPRD. Maka DPRD harus segera menuntaskan laporan tersebut. Lakukan secara tuntas. Akan jadi olokan orang bila laporan ini tidak segera diperiksa atau dituntaskan," ungkap Margarito.

Dia menegaskan, sebagai penjaga etik wakil rakyat di Kebon Sirih, BK DPRD harus tegak lurus dan berani mengeluarkan putusan secara objektif, berdasarkan data dan fakta.

"Jadi, menurut saya memeriksa dia (William) adalah cara terbaik mendemonstsasikan transparansi dan akuntabilitas sekaligus menampilkan hasrat DPRD untuk terlihat selalu bekerja secara tertib. Saya tidak ingin terburu buru menyimpulkan. Biarkan data fakta bicara lalu jatuhkan putusan," tegas Margarito.

Lebih jauh, Margarito memandang, dalam polemik anggaran janggal ini Anies bukan saja tidak terlibat, tapi sikap Anies jelas menolak anggaran janggal tersebut.

Anies, lanjutnya, juga membiarkan langkah anak buahnya di SKPD DKI Jakarta yang memilih mundur di saat muncul anggaran aneh di Pemprov DKI. Mereka adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI, Edy Junaedi, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra. Keduanya mundur dalam waktu yang berdekatan. 

"Terlihat mereka (PSI) ini tidak tepat meletakan titik bidik. Karena yang bertanggung atas penyusunan anggaran pada KUA PPAS adalah Sekda sebagai ketua tim anggaran Pemda. Di tim tersebut ada Kepala Bapeda dan kepala pengelola keuangan daerah. Jadi, mereka yang jadi titik bidik. Bukan Anies," jelas Margarito.

Apalagi, lanjutnya, Anies jelas menolak jenis dan besaran anggaran yang dimaksud. "Anies justru mendapat poin dari kegaduhan peristiwa ini. Menurut saya Anies tidak ter-downgrade dari pristiwa ini," Margarito menambahkan.

Diketahui, sebelumnya William dilaporkan ke BK oleh warga bernama Sugiyanto atas dugaan pelanggaran etik. Anak buah Grace Natalie itu dianggap "offside" lantaran ulahnya mengunggah draft KUA-PPAS yang masih dalam proses pembahasan di SKPD telah menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. 

Sebagai legislator, William dinilai tidak sedang  menjalankan tugas konstitusionalnya mengawasi anggaran Pemprov DKI. Tetapi memang ingin membuat kegaduhan di ruang publik.

Pasalnya, selain tidak melakukan koordinasi dengan pimpinan dewan terkait temuannya, William malah menggelar jumpa pers dan mengunggahnya ke medsos. (Alf)

tag: #dprd-dki  #psi  #pemprov-dki  

Bagikan Berita ini :