Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Kamis, 21 Nov 2019 - 19:50:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Penyerangan Wiranto, BNPT Tak Mau Disebut Kecolongan

tscom_news_photo_1574340619.jpg
BNPT sudah beri masukan, kami input pada Polri khususnya Densus 88 baik berupa informasi intelijen soal potensi penusukan Wiranto. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak mau disebut kecolongan terkait insidenteror penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, Kamis (10/10/2019) lalu.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (21/11/2019), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Budiono Sandi mengatakan, pihaknya sudah memberikan informasi kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror terkait adanya potensi serangan terorisme.

"BNPT sudah beri masukan, kami input pada Polri khususnya Densus 88 baik berupa informasi intelijen dan lainnya mengenai jaringan teroris yang ada di Pandeglang yang berpotensi melakukan serangan terorsime," kata Budiono di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

BNPT, kata dia, sudah memberikan informasi, namun terkait penindakannya kata Budiono sudah menjadi kewenangam Densus 88, yang memang memiliki mekanisme sendiri dalam melakukan penindakan.

"Sehingga kewenangan melakukan penindakan ada pada Densus," ungkapnya.

Sontak, merespon hal ini, Anggota Komisi III DPR RI Marianus Gea mengaku heran kenapa informasi ini tidak ditindaklanjuti oleh Densus 88 maupun Polda Banten.

Politikus PDIP ini pun curiga adanya informasi yang putus di tengah jalan sehingga bisa terjadi aksi penusukan terhadap Wiranto.

Kepala BNPT Suhardi Alius menjawab bila lembagnya telah berkontribusi aktif dalam mencegah terjadinya aksi terorisme, salah satunya dalam memberikan informasi adanya potensi serangan terorisme.

Salah satu upaya yang telah dilakukan BNPT adalah memblokir komunikasi aplikasi pesan Telegram yang digunakan para pelaku.

"Artinya kita aktif, kemudian kita sampaikan kepada yang punya kewenangan, tapi akun-akun itu sebenarnya kami monitor," jelas Suhardi. (Alf)

tag: #wiranto  #bnpt  #densus-88  #komisi-iii  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kementan dan IDI Kembangkan Aromaterapi Eucalyptus

Oleh Rihad
pada hari Senin, 06 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki kerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) untuk mengembangkan produk aromaterapi berbahan dasar tanaman ...
Berita

Jemaah Haji Wajib Pakai Masker dan Dilarang Sentuh Kabah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Arab Saudi memutuskan untuk membatasi jumlah jemaah domestik yang menjalani ibadah haji hanya sekitar 1.000 jemaah guna mencegah penyebaran virus corona. Arab Saudi ...