YOGYAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah tidak terima PAUD dituding terpapar radikalisme. Pernyataan Wakil Presiden KH Maruf Amin yang mengindikasikan PAUD sudah terpapar radikalisme dinilai sebagai pandangan yang digeneralisir.

Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini merasa tudingan itu bisa berdampak luas terhadap keberadaan PAUD di Indonesia.

"Berdampak luas terhadap keberadaan PAUD di Indonesia yang selama ini berkhidmat dalam mencerdaskan anak usia dini sebagai tunas bangsa yang diajari karakter yang mulia bagi masa depan Indonesia," kata Noor kepada wartawan, Minggu (1/12/2019).

Noor mengingatkan, jumlah PAUD di Indonesia mencapai puluhan ribu. Bahkan, Aisyiyah sendiri memiliki sekitar 20 ribu PAUD yang sudah berlangsung satu abad merintis pendidikan usia dini di Indonesia.

Ia menekankan, PAUD Asisyiyah dan PAUD pada umumnya mengajarkan nilai-nilai keislaman, keagamaan dan kebangsaan yang luhur. Noor juga menegaskan, tidak mengajarkan dan mengenalkan radikalisme.

"PAUD Aisyiyah mengajarkan berislam wasathiyah sejak dini sesuai pandangan Muhammadiyah agar kelak menjadi anak-anak yang terdidik cerdas dan berakhlak mulia," ujar Noordjannah, menegaskan.

Noor menyarankan, perlu ada suatu keseksamaan PAUD mana yang terpapar radikalisme. PAUD yang dikelola pemerintah, swasta atau yang lainnya, serta dijelaskan batasan radikalisme itu agar tidak tergeneralisasi.

"Pernyataan yang demikian bisa jadi menimbulkan prasangka yang membuat pengelola dan guru-guru PAUD tidak nyaman dan akan berdampak negatif bagi penyelenggaraan PAUD di Indonesia," kata Noor.

Sebaiknya, lanjut Noor, pejabat-pejabat publik lebih arif, bijaksana dalam memberikan pernyataan. Sebab, perlu diketahui pula, banyak guru guru dan pengelola PAUD itu berkhidmat dengan ikhlas sebagai relawan.

"Mana kala ada kasus radikalisme mestinya disikapi dan diambil langkah kehati-hatian yang tinggi agar lembaga pendidikan seperti PAUD tidak menjadi sasaran dan pandangan yang negatif yang merugikan kepentingan dunia pendidikan di Indonesia," kata Noor.

Sebelumnya Wakil Presiden Ma"ruf Amin menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ada indikasi bahan pembelajaran yang dipergunakan di sekolah-sekolah di Indonesia, yang mengandung unsur radikalisme.

Ma"ruf menjelaskan, bahan pembelajaran yang terpapar unsur radikalisme tersebut, terindikasi ada di tingkat Sekolah Dasar (SD), termasuk juga di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Ada di tingkat SD, bahkan PAUD juga ada yang mengajarkannya. Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedang menelusuri, untuk kemudian dilakukan perbaikan," kata Ma"ruf.(dbs)