JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Akhirnya, tanpa basa-basi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa masih banyak pihak yang senang mengimpor minyak. Mereka itu, kata Jokowi, menangguk untung gede dan "bagi-bagi kemana-mana". Namun, akibatnya negara menanggung defisit transaksi berjalan yang tidak ringan.

"Untungnya juga gede, bisa dibagi ke mana-mana," ujar Presiden Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Kondisi defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) akibat impor minyak masih menjadi permasalahan Indonesia selama bertahun-tahun yang belum terselesaikan sampai saat ini. Nyaris seperti tidak ada jalan keluar.

Menurut Presiden Jokowi, kunci utama untuk memperbaiki masalah CAD adalah dengan meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Sebab, Indonesia diketahui masih memiliki sumur-sumur minyak yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Kebijakan impor minyak baru dapat diterapkan apabila memang produksi dalam negeri sudah sangat kurang. "Bukan berarti menggantungkan terus pada impor," tutur Jokowi.

Selain impor, Jokowi juga menyoroti tidak adanya pembangunan kilang minyak baru dalam kurun waktu tiga dekade terakhir. Padahal, apabila ada pembangunan kilang baru, Indonesia mampu mengolah minyak mentah tersebut menjadi produk BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Selain itu pembangunan kilang baru juga bisa mengolah minyak mentah menjadi produk turunan lain. Pengolahan di industri petrokimia juga berpotensi memberi dampak sosial seperti meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Jokowi menegaskan, peluang Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak sebenarnya sangat besar. Sayangnya, peluang itu belum dapat ditangkap secara optimal oleh industri maupun pemerintah.

"Ini yang mau kami selesaikan," kata Presiden Jokowi.

Solusi lain yang bisa mengatasi isu impor minyak adalah implementasi atau biofuel B20 hingga B50. Apabila dilakukan secara konsisten, Jokowi optimistis, dampaknya akan positif pada industri dalam negeri melalui dua cara. Pertama, harga minyak sawit akan naik. Kedua impor minyak bisa turun karena sudah ada substitusinya.

Dalam mengatasi CAD, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan menyuntikkan modal ke BUMN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2020. Anggaran yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2020 adalah Rp 1 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, dana tersebut diberikan kepada satu BUMN potensial untuk menekan CAD. Caranya dilakukan dengan melakukan terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor, terutama migas.(dbs)