Bagikan Berita ini :
Sejumlah pekerja tengah mengerjakan proyek pelebaran trotoar di kawasan Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. (Sumber foto : Ist)
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusriah Dzinnun memprotes pengerjaan proyek perbaikan jalan hingga selokan yang selalu dikerjakan oleh Dinas Bina Marga saat akhir tahun.
Yusriah mengaku bingung karena pengerjaan tersebut kerap mempersulit warga untuk melintas di jalanan Ibu Kota. Bahkan, kondisi tersebut juga menyulitkan anggota dewan dalam kunjungan kerja di masa reses.
"Kami mau tanya pengerjaan proyek-proyek fisik itu baik jalan atau got apa ada peraturan dikerjakan di akhir-akhir tahun anggaran?, karena ini terbiasa sekali kalau masuk Oktober, November, Desember, gotnya digali, jalannya diperbaiki, sehingga kami masuk kampung repot sekali," ucap Yusriah dalam rapat anggaran bersama eksekutif di Komisi D, lantai 1, gedung DPRD DKI, Kamis (5/12/2019).
Menurut dia, perbaikan jalan hingga selokan seharusnya dikerjakan di awal tahun. Sehingga tidak bertepatan dengan musim penghujan di akhir tahun.
Hal ini sering menyebabkan banyaknya kendaraan terutama motor yang terjatuh karena ada proses perbaikan.
"Saya kemarin keliling jalan Masya Allah jalan sana sini ditutup, sudah hujan pula. Kemarin kami reses di 7 titik di Tanjung Priok kami bersurat ke Bina Marga, SDA, Citata biasanya kami bersurat agar ditemani, tapi cuma lurah yang menemani," kata Yusriah.
Saat melakukan kunjungan kerja atau reses ke beberapa wilayah di Jakarta, Yusriah mendapat banyak sekali keluhan terkait proses perbaikan jalan dan selokan ini dari masyarakat.
Namun saat reses tersebut, ia justru tak didampingi oleh pihak dinas terkait terutama Bina Marga.
"Saya berpikir tahu keluhan masyarakat, tujuh kali turun hanya Pak Karju yang datang, Bina Marga dan Sudin enggak datang, mohon kami dampingi pak, pengertian ke masyarakat," tutur Yusriah.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kembali membahas anggaran di masing-masing komisi.
Adapun anggaran yang telah disetujui adalah sebesar Rp 87,95 triliun untuk APBD 2020. (Alf)
tag: #pemprov-dki #dprd-dkiBagikan Berita ini :
