JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan Komisaris Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB), Desi Albert Mamahit, mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan melakukan bersih-bersih di bekas perusahaannya.
Pasalnya, perusahaannya yang bergerak di bidang galangan kapal ini selalu merugi setiap tahunnya.
“Harus ada perubahan besar-besaran di jajaran manajemen direksi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Jumat (13/12/2019).
Bahkan, menurut dia, Jajaran Komisaris PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari juga pernah melakukan investigasi mengenai kondisi perusahaan maupun proyek yang dikerjakan.
Hasilnya, ada temuan beberapa proyek tersendat seperti, proyek nasional (Alutsista TNI) milik Kementerian Pertahanan yaitu kapal angkut tank (AT-1) senilai Rp159,5 miliar dan pekerjaan kapal angkut tank (AT-2) senilai Rp159,5 miliar.
"Nilai total pekerjaan Rp319 Milyar yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan sejak tahun 2011," ujarnya lagi.
Kerja sama dengan Kementerian Pertahanan tersebut telah dimulai sejak 2011, seharusnya proyek itu selesai dalam waktu 18 bulan pengerjaan, namun nyatanya delapan tahun berjalan, pekerjaan itu tak jelas kelanjutannya.
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari yang sudah meneken sepuluh kali surat perpanjangan kontrak itu saat ini tengah mengajukan permohonan kembali untuk perpanjangan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Tujuannya, agar target penyelesaian proyek bisa kembali mundur.
Belum lagi, proyek nasional kapal perintis untuk program tol laut milik Kementerian Perhubungan yang dimulai pada 2015 juga tak selesai pengerjaanya.
Proyek itu berupa 4 unit, 2 unit kapal perintis 2.000 GRT dikerjakan langsung oleh PTDKB, 1 unit kapal perintis 2.000 GRT yang dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, PT Karakatau Shipyard, dan 1 unit 750 GRT juga dikerjakan langsung oleh PT DKB.
Menurut Albert, ada juga temuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan tentang penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) yang diduga bermasalah, karena selain digunakan untuk pembangunan dan perbaikan galangan kapal di Cirebon, Banjarmasin, Palembang, Semarang, PMN digunakan untuk operasional maupun gaji karyawan.
“Masih ada beberapa temuan lainnya,” terang mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia ini.
Masih menurut Albert, masalah PMN ini juga pernah diungkit oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada, Senin, 2 Desember lalu.
Saat itu, Menkeu menyebut ada 7 BUMN yang kinerja keuangannya tetap merugi pada tahun 2018 meskipun pemerintah telah menyuntikkan PMN Rp 3,6 triliun pada saat itu. Salah satu BUMN yang disebut oleh Sri Mulyani adalah PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari.
Bahkan, Albert pernah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno mengenai kondisi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari pada 20 Agustus 2019 silam.
Isinya, menyoroti neraca keuangan perusahaan yang negatif hingga Rp2,06 miliar hingga April 2019. Akibatnya, biaya operasional dan hak para karyawan, seperti gaji, tersendat akibat dari merahnya kinerja perusahaan ini.
Untuk itu, Albert menyarankan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mengevaluasi kinerja direksi maupun Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, lantaran perusahaan harus dipimpin oleh orang yang memahami dan berpengalaman di bisnis galangan kapal agar mendapatkan pendapatan serta keuntungan maksimal. (ahm)
