JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Bocornya Surat Elektronik (surel) pegawai Boeing ke publik mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI dari F-PKS Ahmad Syaikhu.
Menurutnya, dengan bukti ini, pemerintah harus secara optimal mendukung keluarga korban Lion Air JT 610 menggugat Boeing dan FAA (Otoritas Penerbangan AS).
"Ini jelas jadi bukti baru dan semakin menguatkan alasan agar pemerintah secara optimal mendukung keluarga korban menggugat Boeing dan FAA," ujar Syaikhu dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (14/01/2020).
Bagi Syaikhu yang duduk di Komisi V Itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, wajib menjadikan peristiwa tersebut sebagai bekal untuk membela kepentingan WNI.
"Iya, ini bisa jadi bekal membela kepentingan WNI kita. Ingat korban terbesar jatuhnya Lion Air JT 610 adalah rakyat Indonesia," ungkap Syaikhu.
Dukungan pemerintah harus dilakukan karena Boeing dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya memberikan prosedur dan panduan penerbangan.
Sedangkan FAA dianggap lalai sebagai regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat.
Sebab mereka memberi sertifikasi terbang untuk produk pesawat terbang yang tidak memberikan informasi detil mengenai kondisi mesin pesawat.
Dalam surel yang bocor ke publik, terungkap bobroknya mesin pesawat yang berujung diragukannya keselamatan jika dipaksa terbang.
Dalam pandangan Syaikhu, ada tiga hal lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait fakta mengejutkan tersebut.
"Pertama, Pemerintah meminta pihak Amerika untuk investigasi secara lebih mendalam terkait isi surel tersebut, agar menjadi dasar hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Boeing dan memungkinkan FAA lalai dalam proses pemeriksaan," ungkapnya.
Kedua, lanjut Syaikhu yakni mendorong pemerintah untuk tetap tidak mengijinkan operasi pesawat Boeing 737 Max di wilayah udara Indonesia hingga selesai solusi atas desain pesawat, kelengkapan sertifikasi dan panduan (sesuai rekomendasi KNKT)
Ketiga, Pihak Indonesia siap menjadi bagian dalam investigasi karena salah satu korban terbesar akibat kelalaian pihak Boeing.
"Ini harus jadi momentum. Pemerintah segera bergerak cepat melakukan tindakan-tindakan di atas," pungkas Syaikhu. (Bng)
