Zoom

Ketahanan Air, Solusi atasi kekeringan dan Banjir

Oleh kamsari pada hari Jumat, 17 Jan 2020 - 10:23:26 WIB

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1579231406.jpg

(Sumber foto : ist)

Jakarta (teropongsenayan) -Sambil menunggu RUU SDA disahkan, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama Direktorat Jendral Sumber Daya Air, terus bergerak lincah, giat dan efektif membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan air 120 meter kubik/kapita/tahun pada tahun 2030.

Ada dua masalah air yang masih menghantui Indonesia, yaitu kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Banjir memang tidak mungkin tuntas diselesaikan dalam satu gebrakan. Tapi pemerintah, terutama Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) sudah siap dengan semacam roadmap atau masterplan untuk mengelola air di masa depan demi mengatasi ancaman banjir dan kekeringan. Namanya visi 2030. Pelan pelan masterplan tersebut sudah direalisasi. Dimulai dengan pembangunan puluhan waduk dan ratusan embung. Program pembangunan waduk dan embung memang butuh waktu dan perencanaan yang matang, tapi setidaknya pada tahun 2023, ancaman kekeringan dan banjir sudah bisa diminimalisir, lantaran pada tahun 2023, setidaknya sudah terbangun 65 waduk dan 240 embung. Waduk dan embung tersebut bisa menyimpan air saat musim kering dan menahan pasokan air yang berlimpah saat musim hujan. Inilah model pengelolaan air demi mencapai ketahanan air. untuk ketahanan air tersebut,jumlah air yang tersimpan di waduk, embung, danau dan situ harus mencapai 120 meter kubik/kapita/tahun. Adanya waduk dan embung juga bisa bermanfaat untuk mengurangi penggunaan air tanah, dan pasokan air bersih untuk masyarakat bisa diperoleh dari air permukaan, seperti contohnya kebutuhan air untuk masyarakat Jakarta.

Memang Jakarta masih kekurangan pasokan air baku. Pasalnya, saat ini pasokan air permukaan ke Jakarta hanya mengandalkan sumb er dari Waduk Jatiluhur.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) Basuki Hadimulyo, Waduk Jatiluhur menyuplai air baku di Jakarta sekitar 16 meter kubik per detik. Tahun ini akan dikembangkan Jatiluhur 2 yang akan menyuplai sekitar 15 meter kubik per detik air baku dari Jakarta.

"Kita akan kembangkan, maksimum 15 meter kubik per detik lagi yang bisa diolah untuk air bersih di Jakarta," kata Basuki kepada Gatra.com

Upaya lainnya, kata Basuki, Pemerintah juga membuat Waduk Karian di Banten. Tujuannya, untuk menambah suplai pasokan air bersih sekitar 4,5 meter kubik per detik. Targetnya, pada tahun 2020 nanti Waduk Karian dan Jatiluhur 2 sudah dapat menyuplai air baku ke Jakarta.

Karena itu, lanjut Basuki, bila kedua sumber pasokan air baku ke Jakarta sudah selesai, Pemerintah akan menyetop penggunaan air tanah di Jakarta.  "Nanti kalo sudah ada tambahan dari Karian dan Jatiluhur dua, kita stop air tanah," tegas dia.

Ia mengutarakan, salah satu cara untuk mengatasi penurunan permukaan tanah di Jakarta hanya dengan menyetop penyedotan air tanah. "Manfaatnya banyak bila kita menyetop air tanah. Bangkok itu sudah stop," katanya. 

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi menambahkan, akibat masifnya penggunaan air tanah di Jakarta, kondisi wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat tanahnya sudah turun 40%. Dampaknya, di wilayah Jakarta Utara akan terjadi banjir rob.

Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta berkerjasama untuk menambah suplai air baku di Ibukota. "Nanti kita siapakan di Jatiluhur 2 dan Bendungan Karian. Pemprov DKI nanti yang bangun pipa dan distribusinya," katanya lagi.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pupera, Hari Suprayogi menambahkan, akibat masifnya penggunaan air tanah di Jakarta, kondisi wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat tanahnya sudah turun 40%. Dampaknya, di wilayah Jakarta Utara akan terjadi banjir rob.

Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta berkerjasama untuk menambah suplai air baku di Ibukota. "Nanti kita siapakan di Jatiluhur 2 dan Bendungan Karian. Pemprov DKI nanti yang bangun pipa dan distribusinya," katanya lagi.

Manfaat lain dari pembangunan waduk dan embung bukan hanya untuk penyediaan air bersih saja. Embung juga sangat penting untuk mengendalikan banjir. Di Yogyakarta misalnya, pembangunan dua sampai tiga embung di sepanjang aliran Sungai Oya dan Opak bisa menjadi solusi mengatasi banjir rutin tahunan di Bantul.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai pembangunan embung menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan lahan. “Ini berbeda dengan Bantul kawasan barat yang sering dilanda angin puting beliung. Kawasan timur sepanjang Sungai Oya dan Opak sampai ke selatan di musim hujan selalu dilanda banjir,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan mengaku yakin, embung bisa menjadi pilihan paling baik untuk mengatasi dan mengendalikan tingginya luapan kedua sungai itu di musim hujan.

Sultan melihat pendirian embung menjadi solusi terakhir. Sebab, selama 18 tahun menjadi Gubernur DIY, Sultan melihat Pemkab Bantul hanya mengajukan anggaran perbaikan talud dan tanggul saban tahun. Langkah ini ternyata tidak mengatasi bencana banjir yang justru semakin meluas.

Menurut Sultan, kebutuhan lahan pembangunan embung sekitar 30-50 hektar. Hal ini Sultan yakin tidak akan menemui kendala dan bisa memanfaatkan tanah milik Keraton Yogyakarta, Sultan Ground. “Dua atau tiga embung dengan kapasitas minimal 500 ribu liter kubik akan mengurangi beban hilir kedua sungai di selatan. Sehingga tanah yang terdampak banjir tidak semakin luas,” lanjutnya.

Sultan minta pembangunan embung segera diwujudkan dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD atau dana taktis Gubernur. "Paling satu embung membutuhkan anggaran Rp3 miliar saja,” ucapnya.

Apalagi, selain mengantasi luapan sungai, embung ini juga berfungsi menjadi sumber irigasi sawah. Embung di kawasan perbukitan Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul bisa menjadi contoh mengatasi kelebihan air.

Meski hanya dilapisi terpal, hingga lima tahun embung itu tidak rusak. “Jika rusak, tinggal diganti terpal saja dan itu tidak memakan uang banyak,” ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PU PKP) Kabupaten Bantul Bobot Ariffi Aidin menyatakan, persoalan banjir seharusnya diatasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Langkah koordinasi ini terutama untuk mengelola dan mengurangi debit air di enam sungai ketika musim hujan.“Kami setiap tahun terus melakukan normalisasi sungai. Untuk tahun ini, sedang dikerjakan. Salah satunya fokus mengangkat sedimen di dasar sungai dan pelebaran,” katanya.

Bobot menyatakan akan mengkaji usulan Sultan untuk membuat embung di sepanjang aliran dua sungai. Namun, kata dia, solusi itu perlu dicoba karena memang selama ini belum ada rencana tersebut.

“Demikian juga soal mepetnya akses jalan di sepanjang Sungai Oya. Kami juga akan lakukan kajian,” katanya. (dari berbagai sumber)

tag: #  
Advertisement

Bagikan Berita ini :

Aplikasi TeropongSenayan.com

Advertisement

JakOne Samsat

Advertisement

TSTRENDING