JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dampak virus Corona sudah cukup berat termasuk bagi perekonomian Indonesia. Untuk menarik investor, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu usaha keras. Ach Baidowi dari Fraksi PPP mengharapkan agar PKBM memperbaiki proses perizinan dan berbagai langkah yang perlu dilakukan agar pengusaha baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri mau menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian Baidowi mengharapkan agar BKPM tidak hanya berorientasi pada investor luar negeri tetapi juga pada pemilik modal di Indonesia sendiri. "Misalnya jangan lagi terlalu bergantung pada PMA (Penanaman Modal Asing). Dorong PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) agar meningkatkan investasinya," ujar Ach Baidowi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BKPM di Komisi VI DPR, Senin (25/2).
Pada acara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjabarkan rencana (roadmap) investasi dalam lima tahun mendatang. Ia menjelaskan enam fokus kegiatan BKPM yakni perbaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) hingga menjadi posisi 40; eksekusi realisasi investasi besar; mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional di daerah serta UMKM; penyebaran investasi berkualitas; mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM; dan promosi investasi berdasarkan sektor dan negara.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/2), Bahlil juga mengungkapkan BKPM telah menyelesaikan persoalan investasi yang terkendala hingga Rp 200 triliun dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Akan tetapi, realisasi yang belum tereksekusi masih ada sekitar Rp 508 triliun lagi.
"BKPM akan bantu penyelesaian masalah investasi. Prinsipnya ‘equal treatment". Nggak hanya untuk perusahaan besar, namun juga investasi rakyat seperti di Klaten (perusahaan stone crusher)," katanya.
Komisi VI DPR mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran BKPM tahun anggaran 2019 sebesar 93,21 persen dan berharap penyerapan anggaran di tahun 2020 lebih baik dan berkualitas.
Mereka juga memuji langkah-langkah dan capaian BKPM di awal berjalannya kepemimpinan baru. Namun juga diingatkan bahwa ini masih awal perjalanan BKPM.
Anggota DPR Mufti Anam memuji upaya BKPM memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi kabupaten/kota yang menjadi hasil menggembirakan dari Rakornas Investasi 2020 minggu lalu. "Namun ini belum cukup, perlu ada insentif lagi untuk daerah," katanya.
Sedangkan anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan dalam hal percepatan investasi, pendekatan regulasi saja tidak cukup. Perlu pendekatan lapangan karena berhadapan dengan problem-problem lapangan.
