JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Presiden Joko Widodo untuk menunjuk juru bicara terkait dengan Virus Corona diharapkan akan mampu untuk menginformasikan maupun meredam kesimpangsiuran tentang Corona di Indonesia.

“Informasi resmi dan tunggal yang terang dan jelas, serta komprehensif dari pemerintah terkait dengan penyebaran Covid-19 (Corona) sangat dibutuhkan untuk meredam kesimpangsiuran dan ketidakpercayaan masyarakat dan internasional terkait dengan penyebaran Corona di Indonesia,” terang Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Didik mengingatkan pemerintah, bahwa keberadaan juru bicara tidak akan banyak membantu, apabila pemerintah tidak segera menetapkan langkah-langkah strategis agar pandemik corona ini tidak menjadi epidemi di Indonesia.

“Juru bicara memang dibutuhkan, namun yang utama dan harus dilakukan pemerintah adalah membuat langkah-langkah cepat, strategis dan tepat untuk melakukan pencegahan, pengobatan dan antisipasi dini tentang potensi penyebaran Corona yang lebih luas di Indonesia. Jangan sampai terjadi epidemi di Indonesia,” katanya.

Mengingat, lanjut politikus Demokrat ini bahwa penyebaran Corona yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Didik Mukrianto menyarankan agar pemerintah segera membentuk komite khusus pengendalian corona.

“Mengingat sedemikian besarnya dampak dan kekawatiran dunia terhadap penyebaran corona, tidak akan salah dan akan lebih komprehensif, serta terukur pengendaliannya apabila pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk komite nasional pengendalian Corona secara utuh seperti yang dilakukan Presiden RI Ke-6 SBY dalam menerbitkan Perpres 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung,” kata Didik.

Ketua DPP Partai Demokrat ini berharap dengan terbentuknya Komite Nasional pengendalian Corona, untuk memastikan percepatan pengendalian Corona dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi secara komprehensif dan terpadu.